Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya saat
membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
2015-2019, di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa kebijakan publik yang
benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan
negara.
"Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik
yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat
maka majulah suatu kota...suatu provinsi...suatu negara," kata Presiden.
Ini adalah kali pertama Presiden Joko Widodo membuka acara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak
memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan
kebijakan publik yang tepat dan benar.
Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik
yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia
dapat teratasi.
Ia memulai pemaparannya dari sektor pangan. "Kita sering menyatakan
negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya
semua kita impor," katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti
beras, jagung, gula dan kedelai.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya
saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat.
Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk
mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana
pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektare irigasi.
Presiden secara khusus meminta agar para bupati, wali kota, gubernur untuk ikut mengawal program besar tersebut.
Sektor selanjutnya yang menjadi sorotan Presiden adalah bidang
energi. Kepala Negara menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah
salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara
kekurangan energi listrik.
Ia mengatakan bahwa banyak investor mengantri namun terhambat
masalah izin. Disebutkan bahwa di suatu provinsi izin dapat terhambat
sampai enam tahun.
"Target kita tahun ini 35 ribu megawatt," katanya.
Presiden
juga mengatakan pemerintah sedang berusaha mengatasi hal-hal yang
menghambat jalannya investasi di berbagai sektor terutama di daerah. (WDY)
Presiden Soroti Kebijakan Publik dalam Musrenbangnas 2015-2019
Kamis, 18 Desember 2014 14:37 WIB