Jakarta (ANTARA) - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Bappenas agar Perpusnas menjadi "big data" Indonesia.
"Big data yang dimaksudkan adalah fokus menjadikan Perpunas sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan," ujar Syarif Bando dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Terdapat tiga arahan Bappenas dalam Musrenbangnas virtual pada Perpusnas, yakni memperbaiki sistem kesehatan di lingkungan Perpusnas, memperbanyak koleksi-koleksi tentang herbal, dan mewujudkan Perpusnas sebagai "big data".
Musrenbangnas secara virtual dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (30/4). Musrenbangnas diikuti para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati/wali kota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas secara virtual tidak mengurangi keterlibatan kepada daerah dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat.
"Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," ujar Suharso.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Pada RKP 2021, Suharso menyatakan ada tujuh agenda prioritas nasional, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Kemudian, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan terakhir memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.
