Senator Wedakarna Dukung Aktivis FHI

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pemilihan Bali Dr I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mendukung aktivis Forum Honorer Indonesia (FHI) menuntut hak-haknya sebagai pekerja honorer dan warga negara Indonesia.

"Secara pribadi, saya mendukung program Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penerimaan calon pegawai negeri sipip (CPNS) sampai tahun 2020," kata Dr Arya Wedakarna melalui surat elektronik yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.

Ia yang duduk dalam Komite III DPD RI antara lain membidangi pendidikan, agama, pariwisata, tenaga kerja, kesehatan sebelumnya menerima sejumlah aktivis FHI dari berbagai daerah di Indonesia.

Kedatangannya ke DPD RI untuk mengadukan nasib puluhan ribu tenaga honorer di berbagai daerah di Indonesia yang semakin terkatung-katung dengan rencana penghentian (moratorium) PNS diera pemerintahan Jokowi.

Kehadiran FHI Pusat yang dikomandani oleh Hasbi,S.Pd.,MM mendapatkan respon positif dari Senator RI untuk dapat dikawal perjuangannya.

Wedakarna menyatakan dukungan dari Komite III akan perjuangan FHI untuk menuntut hak-haknya sebagai warga negara.

Pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menata PNS, karena selama ini kualitas PNS di Indonesia dinilai kalah bersaing tingkat ASEAN.

Mental PNS terlalu banyak priyayi dan terkesan kurang produktif. Oleh sebab itu Wedakarna mendukung gagasan moratorium CPNS.

Selain itu, banyak kasus CPNS di daerah-daerah termasuk di Bali yang harus diselesaikan dan dibongkar lagi.

Ia mengharapkan nantinya Kapolri baru, dan juga Jaksa Agung pilihan Presiden Jokowi agar bisa menyelesaikan kasus hukum penipuan CPNS.

"Ini harapan saya, agar kedepan sistem perekrutan CPNS bisa berjalan transparan. Seperti di Bali sudah sangat terkenal jika ingin jadi PNS maka rakyat harus menyogok oknum mafia dan pejabat hingga ratusan juta rupiah," katanya.

Tapi di satu sisi, pegawai honorer diabaikan begitu saja. Bahkan ada juga Pemerintah Daerah yang menipu para pegawai honorer dengan beragam modus perekrutan. Ini benar -benar keterlaluan.

Untut itulah pihaknya setuju dengan moratorium CPNS, namun ia mengharapkan agar pemerintah memprioritaskan pegawai honorer yang kini sudah mengabdi untuk diangkat jadi PNS.

Logikanya jelas sekali, bahwa banyak tenaga honorer yang justru kemampuannya lebih pintar dari pada PNS itu sendiri. Tapi sayang sekali, status mereka justru tidak memungkinkan.

"Saya merasa kasihan dengan tenaga honorer yang sudah berjuang bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan perhatian, gaji dan status yang layak. Belum lagi mereka bisa dihentikan sewaktu-waktu. Untuk itu perlu ada proteksi sistem," katanya.

DPD RI akan menindaklanjuti bertemu dengan Menteri PAN-RB dan Komisi terkait di DPR RI.

Upaya itu bagian dari mendukung pemerintahan revolusi mental Jokowi, ujar Wedakarna yang juga pimpinan politisi Kaukus Indonesia Timur.  (WDY)