Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi.
"Saya berikan target 3-6 bulan yang namanya `one-stop service` nasional harus jadi," kata Presiden Jokowi saat membuka acara CEO Forum Kompas di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, menurut Presiden, pihak investor yang ingin mengurus perizinan hanya di satu tempat dan tidak harus berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementeran yang lain.
Jokowi yang pernah menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih menyarankan agar satu tempat untuk mengurus beragam perizinan itu di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Presiden juga meminta agar pemerintah juga dapat mengarahkan apa jenis investasi yang diprioritaskan seperti pembangkit tenaga listrik yang dapat mendorong hilirisasi sehingga peningkatan nilai tambah juga terjadi.
"Nilai tambah seharusnya ada di negara kita sendiri dan bukan di negara yg lain," katanya.
Namun, Presiden menegaskan bahwa bila perizinan dipercepat juga dibuat simpel jangan ada yang main-main atau mencoba-coba "untuk lompat pagar".
Ia mengakui bahwa saat ini banyak investor yang datang untuk menanamkan modalnya di Tanah Air tetapi harus dihadapi dengan urusan perizinan yang sangat ruwet.
"Kadang-kadang investor lemas sebelum memulai (setelah melihat keruwetan dalam mengurus perizinan)," kata Joko Widodo.
Untuk itu, Presiden menuturkan agar berbagai aturan perizinan yang meruwetkan itu akan segera dibenahi agar berbagai sektor perekonomian juga dapat lebih diperlancar.
Ia mencontohkan, perusahaan swasta yang masuk sektor transportasi massal di perkotaan bila tidak dibantu atau melibatkan pemerintah pusat atau daerah maka hitung-hitungannya bisa menjadi merugi. (WDY)
