SBY Jelaskan Kesepakatan Demokrat dengan KMP

Jakarta (Antara Bali) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partai yang dipimpinnya memiliki kesepahaman dalam beberapa hal dengan Koalisi Merah Putih, termasuk didalamnya terkait pengajuan Perppu oleh pemerintah beberapa waktu lalu dan meyakini dukungan atas hal itu di parlemen.

"Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Senin.

Dalam rangkaian tweet-nya, SBY menjelaskan bagaimana dukungan dari Koalisi Merah Putih atas pengajuan Perppu itu bisa didapat setelah ada komunikasi intensif antara Partai Demokrat dengan KMP.

"Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP," kata Yudhoyono.

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan," tambahnya.

Dipaparkannya,"sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perpu."

"Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan," ungkap SBY.

Pada 1 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB, kata Yudhoyono, kemudian tercapai kesepakatan yang pertama kebersamaan di DPR dan MPR serta kemudian yang kedua adalah persetujuan atas Perppu.

"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," paparnya.

Dengan adanya kesepakatan itu, kata SBY, pihaknya yakin Perppu akan diterima oleh semua kalangan baik KMP maupun PDI Perjuangan dengan koalisi Indonesia Hebat.

"Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui," katanya. (WDY)