Nunukan (Antara Bali) - Organisasi Pemuda Penjaga Perbatasan RI Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengakui Malaysia seringkali melakukan rayuan-rayuan kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong.
Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penjaga Perbatasan RI Kabupaten Nunukan, Lumbis di Nunukan, Sabtu menegaskan, negara tetangga seringkali melakukan rayuan-rayuan kepada masyarakat di wilayah itu.
Lumbis menjelaskan, rayuan-rayuan tersebut menggunakan NGO (non goverment oragnitation) di negara itu dalam berbagai bentuk kegiatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat setempat yang tidak diperoleh dari pemerintah daerah maupun pusat.
Ia menyontohkan, beberapa kali NGO Malaysia melakukan pengobatan kesehatan gratis kepada masyarakat Indonesia di Kecamatan Lumbis Ogong khususnya di Desa Simantipal dan Sinapal yang berbatasan langsung dengan Kampung Bantul Negeri Sabah Malaysia.
Menurut dia, tapal batas kedua negara di wilayah hanya menggunakan sungai yang dapat dijangkau hanya sekitar lima menit.
Sekaitan dengan adanya perhatian dari NGO Malaysia, Lumbis mengatakan masyarakat di wilayah itu sangat senang sehingga berpotensi mengikis rasa cinta Tanah Air kepada negaranya sendiri (Indonesia).
"Masyarakat di perbatasan Lumbis Ogong seringkali diberikan bantuan secara gratis oleh Malaysia melalui NGO miliknya yang membuat masyarakat sangat senang," kata Lumbis kepada Antara di Nunukan.
Selain pengobatan kesehatan gratis, masyarakat Kecamatan Lumbis pada dua desa itu juga seringkali mendapatkan bantuan pakaian gratis dan penerangan listrik dari pemerintah Malaysia, kata dia.
Pemuda Penjaga Perbatasan yang senantiasa berkomitmen menjaga NKRI, dia mengaku telah seringkali menyampaikan kepada masyarakat di wilayah itu dan tidak dapat berjuang sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi hal itu.
Untuk sementara, kata Lumbis, langkah yang dilakukannya adalah dengan menyatukan seluruh pemuda di wilayah perbatasan khususnya di kecamatan itu untuk menyuarakan kondisi tersebut karena disadarinya kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah perbatasan.(WDY)
