Denpasar (Antara Bali) - Ketua Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Bali Made Arjaya menegaskan pihaknya akan berupaya menuntaskan pendataan aset provinsi berupa tanah dan bangunan hingga akhir masa periode DPRD periode 2009-2013.
"Kami akan berupaya menuntaskan tugas pansus aset daerah hingga masa berakhir jabatannya di Dewan," kata Arjaya seusai rapat LKPJ DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan aset Provinsi Bali yang tersebar di kabupaten kota cukup banyak, namun sampai saat ini masih banyak yang belum terdata secara akurat datanya.
"Aset Pemprov Bali cukup banyak, namun datanya masih banyak belum validasi, karena itu melalui pansus ini diharapkan ada kejelasan aset-aset provinsi tersebut," ujar politikus PDIP itu.
Sebenarnya untuk membahas aset daerah sudah cukup lama, kata dia, namun permasalahan ini belum tuntas selama ini. Masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan.
"Misalnya aset tanah yang ada di Dalung, Pecatu Kabupaten Badung masih berbentuk pipil, karena itu perlu dilakukan pendataan ulang mengenai luas tanah tersebut dan selanjutnya diajukan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat," ucapnya.
Selain itu, kata dia, ada juga aset tanah provinsi yang berlokasi di Pantai Padangalak, Kota Denpasar. Dulu sempat ada investor membangun untuk Taman Festival, namun usaha hiburan dan pertunjukan itu mangkrak.
"Lokasi bekas Taman Festival itu adalah milik Provinsi Bali. Karena itu perlu dilakukan pendataan dan selanjutnya bisa dilakukan kerja sama dengan investor untuk membangun penunjang pariwisata dengan hitungan sewa sesuai aturan," ujar pria asal Desa Sanur, Denpasar
Arjaya lebih lanjut mengatakan jika tidak mulai sekarang di data ulang aset-aset provinsi, bisa saja bila tanahnya di lokasi strategis diambil oknum-oknum tertentu untuk kepentingan dirinya.
"Bila sudah dilakukan pendataan dan datanya akurat, maka kejadian itu bisa diminimalisasi, sebab jika ada oknum berani menyerobot lokasi tanah itu langsung dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada," katanya. (WDY)
