Denpasar (Antara Bali) - Partai Demokrat dan Golkar menolak rapat pleno penghitungan suara hasil pemilu legislatif 9 April 2014 tingkat provinsi dilaksanakan di hotel berbintang, seperti usulan Komisi Pemilihan Umum Bali.
"Kami tidak setuju penghitungan dilaksanakan di hotel berbintang, lebih baik dilaksanakan di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur atau langsung di kantor KPU Bali saja," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, pelaksanaan penghitungan perolehan suara sudah dimulai dari tingkat yang paling terbawah, mulai dari TPS, di PPS (desa), kecamatan hingga pleno di KPUkabupaten/kota se-Bali yang cukup melelahkan. Sementara penghitungan di KPU Bali tinggal mencocokkan data saja dan juga penghitungan dilakukan secara bergiliran mulai dari Dapil Bali 1 sampai Dapil Bali 9.
"Selain itu, dalam aturan minimal dibolehkan menghadirkan dua orang saksi, baik saksi yang bisa angkat bicara saat pleno dan saksi dari parpol. Dari jumlah tersebut tidak perlu dikembangkan lagi lebih banyak sehingga tidak menghabiskan biaya banyak untuk konsumsi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan calon anggota DPD belum tentu semuanya akan bisa hadir," ujarnya.
Mudarta berpandangan usulan pleno dilaksanakan di hotel berbintang di kawasan Nusa Dua ataupun Sunset Road, Kuta, Badung justru menimbulkan kesan untuk menghabiskan anggaran. "Kita jangan lagi buang-buang anggaran, lebih baik kalau ada dana sisa penyelenggaraan pemilu dikembalikan saja ke kas negara dan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan," ucapnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Komang Purnama yang menyebut usulan pleno di hotel hanya akan menghabiskan anggaran.
"Kami harap masalah keamanan dan dampak pada pariwisata di kawasan Kuta juga dijadikan pertimbangan, apalagi akan menghadirkan 560 orang. Kemacetan, lokasi parkir dan belum lagi protes dari masing-masing saksi yang siap membawa pendukung dari masing-masing partai," harapnya.
Komang Purnama mengusulkan pleno lebih baik dilaksanakan di Denpasar, selain letaknya lebih dekat, juga jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dapat segera diantisipasi oleh Polda Bali, serta tidak mengganggu kenyamanan pariwisata.
Sementara itu, anggota Bawaslu Bali, Ketut Sunadra menyarankan KPU Bali supaya anggaran digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan mengedepankan asas profesionalitas sehingga sebaiknya dipertimbangkan kembali usulan pleno dilaksanakan di hotel. Apalagi penghitungan perolehan suara dari tingkat desa hingga kabupaten relatif aman.
Akhirnya rapat pleno persiapan penghitungan suara yang dipimpin anggota KPU Bali Divisi Logistik, Wayan Jondra yang dihadiri perwakilan parpol, calon anggota DPD RI, Kepolisian dan Bawaslu belum menentukan lokasi penyelenggaraan pleno, tetapi baru memastikan waktu yang disepakati pada 23 April 2014. (WDY)
