Pemerintah Perlu Turun Tangan Atasi Konflik Subak

Denpasar (Antara Bali) - Guru besar Universitas Udayana, Prof Dr. I Wayan Windia mengingatkan, pemerintah Provinsi perlu turun tangan mengatasi berbagai friksi dan konflik yang timbul dalam kawasan subak yang telah dikukuhkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia (WBD).

"Berbagai permasalahan yang dihadapi anggota subak itu perlu segera diatasi sebelum mendapat peringatan dari UNESCO," kata Prof. Windia yang juga Ketua Pusat Studi Subak Unud di Denpasar, Minggu.

Ia mengingatkan, janji-janji pemerintah yang tertuang dalam proposal yang diajukan ke UNESCO segera dapat direalisasikan, jika tidak ingin dikatakan sebagai bangsa pembohong.

Pemerintah semakin tidak acuh terhadap sistem Subak di Bali yang telah dikukuhkan menjadi warisan budaya dunia.

Friksi yang semakin tajam di internal subak WBD, dan antarsubak dengan lingkungan sosialnya akibat tidak ada lembaga secara khusus menangani masalah WBD.

Padahal dalam rencana aksi yang dijanjikan pemerintah bahwa di Provinsi Bali akan ada badan pengelola WBD. Namun hingga kini belum terealisasi.

"Memang pernah ada, namun umurnya hanya setahun. Selanjutnya Pemprov Bali tidak pernah membentuk lembaga itu kembali. Oleh karena itu perlu ada perda khusus yang mampu menangani masalah itu, atau paling tidak, ada pergub," ujar Windia.

Windia berpendapat bahwa yang paling penting sekarang adalah membentuk forum koordinasi di tingkat lapangan (site) yang bertugas untuk menghilangkan friksi yang kini sedang terjadi antarsemua pemangku kepentingan.

"Jangan berharap UNESCO memberikan dana untuk hal itu, karena organisasi dunia itu urusannya sangat banyak. Bali dulu selama 12 tahun berjuang agar subak di Bali (Jatiluwih) diakui sebagai WBD oleh UNESCO," ujar Windia.

UNESCO telah menyetujui subak sebagai WBD kini pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk menyelamatkan WBD di Pulau Dewata, ujar Prof Windia. (WDY)