"Saat berkunjung ke Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, kami melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut cukup tinggi. Hal itulah yang bisa kami tiru untuk Jembrana," kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana, Gede Sujana, yang memimpin 51 pengurus LPM di daerahnya, berkunjung ke Malang, Selasa.
Menurutnya, jika LPM dengan dibantu kepala desa serta Badan Permusyaratan Desa (BPD), mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka usaha yang sudah dilakukan Pemkab Jembrana untuk memajukan desa akan lebih sempurna.
Ia mengatakan, dari sisi regulasi aturan, termasuk bantuan keuangan untuk LPM, perhatian yang diberikan pihaknya terhadap lembaga di desa tersebut sudah cukup besar.
Ia mencontohkan, bantuan operasional untuk LPM dari pemkab yang mencapai Rp2 juta setiap tahun, ditambah dengan anggaran dari desa sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
"Kalau ditotal, anggaran operasional LPM di Jembrana bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp6 juta setiap tahun. Sementara di Desa Kalisongo, serta Kabupaten Malang seluruhnya, anggaran untuk LPM tidak sebesar itu," ujarnya.
Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ia mengatakan, potensi tersebut dimiliki masyarakat Kabupaten Jembrana, bahkan Bali secara keseluruhan.
Potensi partisipasi itu, bisa dilihat dalam pembangunan tempat-tempat ibadah, dimana warga dengan sukarela dan antusias melakukan punia, atau urunan serta gotong-royong untuk mengerjakannya.
"Antusiasme punia dan gotong-royong untuk pembangunan tempat ibadah tersebut, tinggal diarahkan untuk pembangunan sarana umum seperti Posyandu, Puskesmas, bahkan bedah rumah," katanya.
Di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, rombongan LPM dari Jembrana diterima oleh Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Malang, Eko Suwanto, Kepala Desa Siswanto, serta segenap pengurus LPM setempat.
Dalam penjelasannya, Siswanto mengatakan, dalam pembangunan sarana di desa, pihaknya mengedepankan partisipasi masyarakat, dengan pemerintah memberikan bantuan awal sesuai kemampuan keuangan.
"Tidak seluruh pembangunan sarana dan prasarana di desa dibiayai pemerintah. Seperti pembangunan Posyandu, kami hanya membantu Rp80 juta, sementara bangunan tersebut menghabiskan sekitar Rp140 juta. Kekurangan dana pembangunan, dibiayai dari swadaya masyarakat," katanya.
Untuk pengelolaan keuangan desa, ia mengatakan, setiap tahun anggaran baru, pihaknya mengundang lembaga-lembaga desa seperti LPM dan BPD, serta tokoh masyarakat yang diberitahu besaran anggaran desa tahun itu.
"Kami sampaikan desa memiliki anggaran sekian. Anggaran tersebut untuk membangun apa, kami serahkan kepada peserta pertemuan. Dengan pola ini, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, dan masyarakat paham berapa mereka harus melakukan swadaya untuk menambahi biaya pembangunan di lingkungannya," ujarnya.
Sementara Ketua LPM Desa Kalisongo, Adi Sujoko mengatakan, untuk membahas strategi dan pola pembangunan, pengurus LPM melakukan pertemuan 3 bulan sekali.
"Pengurus LPM desa sini merupakan perwakilan dari masing-masing dusun. Saat rapat, mereka juga membawa aspirasi pembangunan di wilayah masing-masing, tinggal kami bahas sistem serta prioritasnya." katanya.(GBI)
Pewarta: Oleh Gembong IsmadiEditor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
