"Memang NIK invalid di Bali sejumlah 11.006 itu jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia termasuk kecil. Mesti diingat, masalah DPT bukan persoalan besar kecil NIK yang invalid, namun rentan dipersoalkan jika ternyata ada masyarakat sampai kehilangan hak pilihnya," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Sunadra di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong supaya proses perbaikan DPT terhadap NIK invalid hingga diplenokan di tingkat provinsi pada 2 Desember 2013 sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik serta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
"Jika DPT masih saja bermasalah, nantinya akan berbuntut pada persoalan logistik saat Pemilu Legislatif 2014," ujarnya.
Terkait dengan pengawasan pada masa perbaikan DPT kali ini, pihaknya juga berpegangan pada surat dari edaran dari Bawaslu Pusat.
"Kami mengusulkan saat verifikasi faktual terhadap NIK invalid itu supaya Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Artinya verifikasi melekat dengan proses pengawasan sehingga nantinya tidak terdapat perbedaan data," ujar Sunadra.(LHS)
Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati: Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
