"Ini merupakan program pemerintah pusat sebagai kompensasi kepada warga miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM), namun banyak kendala dan tak tepat sasaran," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan program tersebut dari keakuratan data masih lemah, karena warga yang semestinya mendapatkan dana itu, justru tidak menerimanya.
"Ini artinya sebuah kegagalan program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat karena ketika tahap pencairan tersebut tidak tepat sasaran," kata politikus PDIP itu. (M038)
Pewarta: Oleh I Komang SupartaEditor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.