Pemkab Badung percepat aktivasi KTP Digital

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung mempercepat aktivasi KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran layanan sosial.

“Upaya ini kami wujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD sekaligus sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping yang dilaksanakan serentak di enam kecamatan,“ ujar Kepala Dinas Sosial Badung I Gde Eka Sudarwitha di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya melakukan pendataan serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi para agen yang terlibat dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.

Program itu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial serta Instruksi Presiden terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Digitalisasi ini diharapkan dapat meminimalkan kebocoran serta memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Provinsi Bali, khususnya Badung, ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos. Ini merupakan bentuk transformasi pelayanan dan kinerja pemerintah berbasis digital, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” kata dia.

Ia menjelaskan ke depan seluruh program bantuan sosial akan terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Integrasi itu akan menciptakan interoperabilitas data antarinstansi, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

“Melalui sistem ini, seluruh data penerima manfaat akan terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran,” ujar dia.

Eka Sudarwitha mengungkapkan dalam implementasinya akan dilakukan tahapan pemutakhiran data masyarakat melalui portal perlindungan sosial.

Proses itu dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan agen pendamping yang telah ditunjuk, seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga kelian banjar dinas atau kepala dusun.

“Agen memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengaktivasi IKD serta memperbarui data mereka. Ke depan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara mandiri,” kata dia.

Program ini mencakup berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Seluruhnya akan berbasis pada data tunggal yang terus diperbarui.

Kepala Disdukcapil Badung I Nyoman Rudiarta, menambahkan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan aktivasi IKD bagi seluruh agen yang telah ditetapkan.

“Dari total 1.444 agen, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan aktivasi secara serentak di seluruh kecamatan,” kata dia.