Tata kelola AI diperkuat kunci keamanan data

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) perlu dimitigasi risikonya lewat tata kelola yang tepat sehingga dapat menjaga keamanan data milik masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tata kelola AI yang tepat dibutuhkan karena saat ini AI telah semakin canggih dan sulit dibedakan mana hasil fabrikasi AI dan kondisi sesungguhnya di dunia nyata.

"Kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi," kata Nezar dikutip dari keterangan pers Kemkomdigi, Kamis.

Meski menjadi tantangan, pemerintah berupaya agar AI dapat tetap dikelola secara tepat agar manfaat positifnya dapat terus dirasakan sementara dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Nezar menekankan pemerintah berpandangan bahwa dalam tata kelola yang tepat AI harus tetap berada di bawah kendali manusia terutama untuk hal-hal yang menyangkut dalam proses pengambilan keputusan.

“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.

Secara lebih luas, salah satu manfaat positif yang dilihat pemerintah dalam menyikapi AI adalah teknologi ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi digital nasional, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Nezar, salah satu tata kelola AI yang dapat didorong untuk pemanfaatan positif AI dapat dirasakan di Indonesia adalah dengan melibatkan peran strategis Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab.

Beberapa BUMN dinilai dapat memimpin pemanfaatan AI termasuk dalam aspek inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan keamanan dan kedaulatan data.

Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi jamaah yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar tunggu.

“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.