Denpasar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengumumkan pembatalan sidang paripurna untuk mempersiapkan diri menerima massa aksi yang rencananya mengadakan unjuk rasa di gedung dewan pada Senin.
"Kan sudah tersebar hari ini (aksi demonstrasi) dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi katanya batal, saya juga tidak tahu, kami hanya bersiap karena bagaimana pun ini adalah penyampaian aspirasi," kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Senin.
"Jadi, kami anggota dewan bersiap, itu sebabnya kami tunda seluruh kegiatan yang ada. Kalau ada aksi diterima, diterima, itu keputusan kami di forkopimda," sambungnya.
DPRD Bali menjadwalkan pada Senin pukul 11.00 Wita menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan DPRD terkait Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
Rencana ini telah dijadwalkan sejak lama, mengingat raperda tersebut adalah tuntutan para pengemudi transportasi lokal Bali yang mengeluhkan keberadaan transportasi daring yang melanggar aturan.
DPRD Bali bahkan menargetkan pada akhir September 2025, raperda ini disetujui untuk dijadikan perda. Namun, DPRD membatalkan sidang paripurna perdananya.
"Kondisi dua hari sebelum ini menjadi pertimbangan, kami tentu tidak bisa bekerja dengan baik kalau masih dalam situasi yang belum kondusif," ujarnya.
"Keputusan kondusifnya sampai nanti diberikan oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali, baru kita akan mulai menjadwalkan lagi melalui badan musyawarah atau pansus," sambung Dewa Mahayadnya.
Saat ini, pimpinan DPRD Bali sudah bersiap di kantor apabila massa aksi datang, sementara anggota lainnya diperbolehkan bekerja dari rumah hingga situasi membaik.
Sebelumnya, pada Sabtu (30/8), usai kericuhan di Mapolda Bali, massa aksi secara tiba-tiba datang ke DPRD Bali dan terjadi aksi anarkis di depan gedung.
Untuk penjagaan, Dewa Mahayadnya menyebut saat ini aparat keamanan dari TNI dan Polri sudah bersiaga membantu, begitu pula pecalang Bali yang pagi tadi menggelar apel pasukan.
"Ada penjagaan bisa dilihat, karena tanggung jawab keamanan dari Pangdam dan Kapolda, masih ada TNI dan Polri di dalam, saya tidak hitung tapi laporannya 200 TNI dan 200 Polri," katanya.
Sementara terkait kehadiran pecalang, DPRD Bali menilai keberadaan satuan pengamanan adat itu dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa meredam atau mencegah aksi demonstrasi yang anarkis.
"Menurut forkopimda jika ada pecalang biasanya niat anarkis itu paling tidak bisa diredam dan itu sudah terbukti. Pecalang ini ngayah (bekerja ikhlas) di adat belum ada insentifnya, mungkin ke depan akan kita bahas," ujar politisi asal Buleleng itu.
Baca juga: 138 demonstran ditangkap polisi saat aksi di DPRD Bali
Baca juga: Satpol PP dan TNI jaga di DPRD Bali buntut massa aksi pindah lokasi
