Singaraja, Bali (ANTARA) - Wakil Bupati Buleleng, Bali, Gede Supriatna menyatakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di setiap satuan pendidikan di wilayah tersebut sebagai upaya preventif meminimalkan risiko bencana yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.
"Pada dasarnya kami selaku pemerintah daerah akan mendukung program SPAB. Kami rasa program ini bagus sekali untuk mengurangi risiko bencana pada anak-anak sekolah," kata Gede Supriatna saat menerima audiensi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, dan Yayasan Plan Internasional Indonesia di ruang kerjanya, Selasa.
Menurut dia, pihaknya sangat mendukung penuh program pembentukan SPAB di setiap satuan pendidikan sehingga sekolah siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana karena kabupaten yang berlokasi di ujung utara Pulau Dewata tersebut termasuk rawan bencana, sehingga memberikan wawasan terkait kebencanaan kepada siswa akan menghindarkan mereka dari risiko bencana.
Di tempat yang sama, Ratna Galih Puspita Rahayu dari Yayasan Plan Internasional Indonesia mengatakan program ini menyasar satuan pendidikan setingkat SMA, namun seiring waktu program diperluas hingga menjangkau tingkat SD dan SMP yang kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten.
Ia mengaku senang jika program ini mendapat antusiasme dari stakeholder terkait termasuk kepala daerah. Untuk program SPAB ini pihaknya sudah menyiapkan fasilitator yang berasal dari Buleleng untuk memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan terkait SPAB.
Fasilitator ini juga akan diberikan penguatan sehingga bisa menjangkau lebih banyak sekolah lagi.
"Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar sehingga kita bisa memastikan anak-anak terlindungi dan mendapatkan haknya untuk merasa aman dan nyaman di sekolah,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan baru 25 sekolah di Buleleng yang merupakan SPAB.
Jumlah ini diharapkan meningkat seiring kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat sekretariat bersama sebagai tempat untuk menyusun program kegiatan.
“Kegiatannya bukan hanya pada dinas pendidikan tetapi lintas sektoral sehingga penting dibuatkan sekretariat untuk melaksanakan kegiatan. Bulan ini akan kami identifikasi stakeholder yang masuk dalam sekretariat setelah itu kita proses kelembagaan dan legalisasinya,” kata dia.
