Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi pada 28 Februari 2025 di 125 titik di seluruh Indonesia.
Rukyatulhilal ini melibatkan para ahli Falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag kabupaten/kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.
"Pemantauan hilal awal Ramadhan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia pada 28 Februari mendatang," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Rabu.
Abu Rokhmad menjelaskan berdasarkan penghitungan astronomi (hisab), ijtimak menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07:44 WIB.
Pada hari rukyat, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’. Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
Ia menambahkan hasil rukyat hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Ramadhan 1446 H di Indonesia.
Sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta.
Sidang tersebut akan dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, sejumlah lembaga terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Planetarium Jakarta juga akan hadir.
Selain itu, pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren juga akan turut serta.
"Sidang isbat merupakan bentuk sinergi antara Kemenag, organisasi Islam, serta lembaga terkait dalam menentukan awal bulan Hijriah. Keputusan yang diambil diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah Ramadan," kata Abu Rokhmad.
