"Masyarakat Buleleng tidak perlu khawatir karena masih ada gubernurnya juga yang dari Buleleng. Program-program tetap akan jalan," katanya saat menggelar simakrama (temu wicara) bulanan dengan masyarakat Buleleng, di Singaraja, Sabtu.
Pastika menyampaikan itu menjawab pertanyaan dari seorang warga bernama Dewa Puja Suradnya. Puja meminta tanggapan langsung terkait kebenaran berita di media yang menyebutkan tujuh dari sembilan bupati di Bali telah mangkir pada Musrenbang Provinsi yang diadakan 1 April lalu.
Seperti pemberitaan sebelumnya, acara itu dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Satu diantara tujuh bupati yang absen itu adalah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
"Saya sayangkan, sesungguhnya kalau ada bupati `kan bisa bicara langsung dengan Menteri terkait program yang dimiliki karena otonomi daerah ada di kabupaten," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali ini meminta masyarakat Buleleng tak khawatir karena ia sudah meminta kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali untuk tetap mengakomodasi apapun keperluan dari seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Buleleng.
"Mengapa demikian, karena tingkat kemiskinan yang tertinggi itu di Buleleng. Daerah paling luas, penduduknya paling banyak, dan yang tertinggal sudah lama juga di sini. Oleh karena itu, saya tetap memprioritaskan Buleleng," tegasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa kabupaten paling utara Pulau Bali ini sesungguhnya telah mendapatkan dana alokasi pembangunan paling banyak. Dicontohkan dari 6.000 unit yang "dibedah" oleh Pemprov Bali, sebanyak 2.000 unit untuk Buleleng. "Demikian juga tahun ini, dari 1.200 alokasi bedah rumah, di sini saja akan dibangun 415 unit," katanya.
Baginya, ketidakhadiran bupati karena ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan sebenarnya tak terlalu bermasalah. Hanya yang disayangkan waktu itu hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana yang jarang-jarang bisa hadir karena terlalu padatnya tugas kedinasan. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
