Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota di provinsi itu untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan pada September 2024.
"Pada September 2024, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan upacara menjelang Galungan dan Kuningan serta berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat berkurangnya pasokan di Bali," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Selasa.
Selain itu, potensi inflasi di bulan ini juga karena belum masuknya musim panen beras, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyakKita yang berpotensi merambat pada kenaikan harga minyak goreng lainnya, serta kenaikan harga avtur yang berpotensi menyebabkan kenaikan tarif angkutan udara.
Erwin menambahkan, kenaikan harga daging babi pada Agustus 2024 juga menjadi salah satu komoditas di Bali yang menyumbang inflasi. Kenaikan harga daging babi didorong oleh berkurangnya pasokan akibat virus ASF dan pengiriman daging babi ke luar daerah khususnya Sulawesi Utara dan Kalimantan.
Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, biaya pendidikan akademi/perguruan tinggi, kopi bubuk, beras, dan biaya pendidikan SMP juga menjadi penyumbang inflasi.
Kenaikan harga kopi bubuk disebabkan oleh kenaikan harga kopi dunia karena penurunan produksi kopi dari Brazil dan Pakistan, sedangkan kenaikan biaya pendidikan sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru.
Berdasarkan rilis BPS, Bali pada Agustus 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,10 persen (mtm), stabil dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,10 persen (mtm).
Sedangkan secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun dari 2,53 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 2,32 persen (yoy) dan tetap berada pada kisaran target inflasi nasional 2,5±1 persen.
"Inflasi Bali yang tetap terjaga terwujud sebagai hasil dari terus berlanjutnya kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, di tingkat provinsi Bali maupun kabupaten/kota," ucapnya.
Erwin mengemukakan, konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemprov Bali.
Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan anggaran transportasi untuk pengiriman bahan pokok dari Klungkung daratan ke Nusa Penida, pengoperasian Rice Milling Unit (RMU) atau mesin penggilingan pada modern di Kabupaten Badung dan bantuan bibit babi di Kabupaten Tabanan.
Selain itu, peningkatan insentif pekaseh (pemimpin subak) di Denpasar, dan kerja sama antara Perumda Swatantra dengan Kelompok Tani Cabai di Buleleng.
"Dengan berbagai langkah tersebut, kami meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5±1 persen," katanya.
