Bangli, Bali (ANTARA) - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, Bali, mengajak pengusaha hotel dan restoran di daerah itu menggenjot digitalisasi usaha karena berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
"Digitalisasi ini sudah dirasakan menguntungkan citra termasuk ekonomi di Bangli dengan potensi wisata alamnya," kata Ketua PHRI Bangli I Ketut Mardjana di Kintamani, Bangli, Bali, Jumat.
Mantan Direktur Utama BUMN PT Pos Indonesia itu menambahkan, digitalisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan cara sederhana yakni promosi melalui media sosial yang saat ini banyak digemari dan cepat diterima masyarakat.
Ada pun saat ini, kata dia, pengusaha muda yang banyak memanfaatkan metode promosi usahanya melalui media sosial dengan menawarkan pemandangan kawasan lanskap alam kaldera Batur dengan danau dan Gunung Batur sehingga menjadi viral.
"Sekarang yang muncul anak muda yang sadar terhadap perkembangan teknologi dan media sosial yang banyak mempromosikan Kintamani, sedangkan pemerintah lebih kepada infrastruktur," ucap pendiri rekreasi air hangat alami Toya Devasya Bangli itu.
Ada pun jenis usaha yang kini marak bermunculan setelah pandemi COVID-19 yakni kedai kopi dan wisata penginapan berbasis tenda atau wisata glamping yang cocok dengan suhu udara di Kintamani, Bangli yang sejuk karena berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut.
Saat ini, kata dia, total jumlah pengusaha hotel dan restoran di Bangli mencapai 60 orang dan belum termasuk pelaku usaha jenis akomodasi penginapan kekinian yakni glamping.
Selain untuk promosi, cara digitalisasi juga dapat diterapkan untuk metode pembayaran, manajemen inventarisasi, hingga urusan laporan keuangan yang dinilai lebih memudahkan, ramah lingkungan karena mengurangi pemanfaatan kertas hingga transparansi.
Ia pun mengharapkan para pelaku usaha juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan setelah makin banyak kunjungan wisatawan ke kawasan Kintamani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bangli, pendapatan asli daerah (PAD) daerah itu pada 2022 mencapai Rp144 miliar atau lebih rendah dibandingkan pada 2021 mencapai Rp163,5 miliar.
Sedangkan PAD Bangli pada 2023 mencapai Rp205,7 miliar berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli terhadap pelaksanaan APBD 2023.
