"Jika nanti Gubernur Pastika tidak cuti kampanye dengan alasan untuk mengefektifkan pelayanan, itu di satu sisi bagus. Tetapi di sisi lain kalau waktunya disalahgunakan hanya untuk melayani kelompok yang mendukungnya, itu yang harus diawasi," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia tidak memungkiri posisi Gubernur Pastika selaku petahana pada Pilkada Bali akan lebih mudah untuk menyalurkan dana bansos kepada masyarakat dengan dasar alasan sebagai bantuan pemerintah.
"Kami harapkan apa pun kegiatannya nanti dapat disampaikan kepada masyarakat. Transparansi harus tetap nomor satu," kata Dwikora yang juga Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali.
Posisi Pastika yang masih menjabat gubernur dan ingin maju lagi, kata dia, bagai mata uang dengan dua sisi. Jika bantuan yang dikeluarkannya secara benar tidak hanya untuk kelompok yang diperkirakan akan mendukungnya, tentu akan efektif.
"Namun, jika bantuan yang seharusnya diterima masyarakat tetapi kemudian disalurkan pada kelompok tertentu, itu namanya penyalahgunaan dan masyarakat wajib untuk ikut mengawasi," ujarnya.
Pihaknya tidak setuju jika Pastika menyalurkan bantuan Pemprov Bali kepada masyarakat dengan didampingi oleh Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta selaku pasangannya pada pilkada Mei mendatang. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
