Denpasar (ANTARA) -
Agus Latif menyatakan WWF ke-10 sangat berbeda dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, karena jumlah kepala negara yang hadir akan lebih banyak dan akan mengundang seluruh menterinya, sehingga ekspektasi dapat mencapai 20.000 peserta.
"Tentunya, untuk menyukseskan acara tersebut perlu adanya kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan terkait," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR undang negara Mediterania hadiri World Water Forum Bali
Dengan mengacu pada perkembangan kepala negara dan delegasi yang hadir pada pertemuan WWF ke-10 Tahun 2024 di Bali, tentunya Kodam Udayana sebagai penanggung jawab pengamanan tamu VVIP telah melakukan berbagai persiapan.
Salah satunya, Kodam IX/Udayana membentuk Satuan Tugas Pengamanan Wilayah sesuai dengan prosedur tetap (Protap) pengamanan VVIP.
Selain meninjau lokasi perhelatan ajang internasional tersebut, para pemangku kepentingan TNI, Polri hingga kementerian dan dinas terkait melakukan rapat koordinasi persiapan kehadiran delegasi VVIP dalam World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Ballroom Bali International Convention Center (BICC) kawasan ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu.
Rakor yang dipimpin Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Dr. Ir. Firdaus Ali tersebut melanjutkan pembahasan terkait teknis dalam penyambutan VVIP pada kesiapan penyelenggaraan WWF ke-10 Tahun 2024.
Baca juga: Kementerian PUPR ungkap World Water Forum jadi platform solusi mengatasi banjir
Sebagai informasi, World Water Forum Ke-10 memiliki tema “Water for Shared Prosperity” yang diterjemahkan ke dalam enam subtema yang dibahas, di antaranya adalah water for human and nature, water security and prosperity, disaster risk reduction and management, governance cooperation and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Dalam forum tersebut, Indonesia bersama negara-negara anggota World Water Council mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air.
Ada tiga proses yang akan secara spesifik membahas permasalahan air yang erat kaitannya dengan politik, regional/kawasan dan tematik. Pertama, ruang diskusi antar pemangku kepentingan dari mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai, untuk isu air yang erat kaitannya dengan politik.
Kedua adalah pembahasan isu air dengan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai pemerintah hingga lembaga non profit. Terakhir adalah terkait persoalan regional/kawasan. Forum nantinya membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan yakni Mediterania, Asia Pasifik, Amerika dan Afrika.