Denpasar (Antara Bali) - Eksponen masyarakat Bali yang tergabung dalam Forum Solidaritas dan Setia Nusantara (FSSN) mendesak pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas menyelesaikan kerusuhan sosial di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
"Harus dilakukan tindakan yang tegas pada semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan agar tidak terulang kembali," kata I Gde Made Sadguna selaku juru bicara FSSN saat menyampaikan tuntutannya di Wantilan DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Aksi tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka, Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Bagus Wiyana, Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, dan sejumlah tokoh masyarakat.
FSSN yang merupakan gabungan eksponen masyarakat Bali dari unsur rohaniawan, akademisi, pengusaha, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat menyampaikan enam tuntutan dan pernyataan sikap keprihatinan atas kerusuhan yang terjadi di Sumbawa.
Selain mendesak pemerintah bertindak tegas, beberapa butir tuntutan yang lain adalah mereka menolak dan mengutuk berbagai aksi kekerasan apapun alasannya, mereka meminta semua pihak menjunjung tinggi HAM sesama warga bangsa sesuai dengan sila kedua Pancasila.
"Kami mengimbau pemerintah pusat dan daerah melakukan rehabilitasi, renovasi, dan pemulihan infrastruktur di daerah yang menjadi korban secara layak dan manusiawi," kata Sadguna yang juga Wakil Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III itu.
FSSN juga mengajak seluruh umat beragama dan semua etnis di Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menyikapi kehidupan sosial yang majemuk. Bangsa Indonesia harusnya dapat menjadi teladan bagi bangsa lain di dunia dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah kemajemukan.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi juga menyatakan turut prihatin dan menyayangkan kejadian seperti di Sumbawa kembali terulang. "Pluralisme mestinya menjadi kekuatan dan modal bangsa untuk persatuan dan bukan alat pemecah belah," ujarnya.
Menurut dia, di Indonesia tidak perlu banyak aturan yang penting adalah bagaimana pengelola republik ini dapat menjaga dan mengelola persatuan masyarakatnya yang majemuk.
Aksi keprihatinan dan tuntutan dari FSSN ini diisi dengan doa bersama dan penyerahan lambang Garuda Pancasila kepada para pejabat dan tokoh masyarakat Bali. (LHS/T007)
