Denpasar (Antara Bali) - Pengamat Bahasa Bali Prof Dr Nengah Dwija menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan kurikulum pendidikan sekolah menggabungkan bahasa daerah ke mata pelajaran lain.
"Sebelum memutuskan untuk menggabungkan bahasa daerah ke dalam mata pelajaran lain perlu kajian. Tidak seperti sekarang, tergesa-gesa untuk segera menerbitkan kurikulum pelajaran yang baru. Menurut saya ini kurang logika," kata Prof Dwija di Denpasar, Kamis.
Pada acara dialog dengan anggota DPRD Bali dan perwakilan penyusunan kurikulum mata pelajaran sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, Dwija mengharapkan pemerintah sebelumnya harus melakukan dengar pendapat dan mendapatkan masukan dari daerah-daerah di Tanah Air.
"Akibat wacana pemerintah itu dengan harapan mengefisienkan kurikulum yang selama ini mata pelajaran sekolah pada tingkat SD, SMP dan SMA/SMK terlalu banyak maka, langkah yang diambil pemerintah melakukan revisi kurikulum tersebut," kata guru besar Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.
Menurut alumni Fakultas Sastra Universitas Udayana, mata pelajaran bahasa daerah, khususnya Bahasa Bali di Pulau Dewata sudah menjadi nafas dalam aktivitas seni dan budaya.
"Bahasa Bali sebagai bahasa ibu, menurut saya harus dipertahankan dalam daerah bersangkutan sebagai mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum pelajaran muatan lokal," katanya. (*/ADT/T007)
Penggabungan Bahasa Daerah Disayangkan
Kamis, 17 Januari 2013 13:29 WIB
