Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali mengawal kinerja pelaku usaha UMKM termasuk ultra mikro untuk mendongkrak pemasaran produk guna meningkatkan rasio kewirausahaan di Pulau Dewata.
“Kami undang UMKM dan lembaga keuangan bukan bank untuk diberikan kiat pasarkan produk,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Teguh Dwi Nugroho di sela temu media di Denpasar, Selasa.
Tak hanya itu, perwakilan Kementerian Keuangan di Bali itu juga melakukan pengawasan dan evaluasi terkait penyaluran pembiayaan ultra mikro yang dilaksanakan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Bersama Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan itu melakukan pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro di antaranya pelatihan teknis usaha/produksi, pembukuan keuangan usaha, branding pemasaran daring.
Kemudian promosi pemasaran produk, pendampingan misalnya aspek legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, hingga pemberdayaan berbasis komunitas dan terintegrasi.
Pihaknya mencatat rasio kewirausahaan di Bali merupakan yang tertinggi di Indonesia yakni pada 2022 rata-rata rasio kewirausahaan secara nasional mencapai rata-rata tiga persen.
Sedangkan di Bali, lanjut dia, rasio kewirausahaan sudah mencapai sembilan persen atau sekitar 405 ribu dari total penduduk Bali mencapai sekitar 4,5 juta jiwa.
Baca juga: PIP Kemenkeu salurkan Rp138,1 miliar untuk pembiayaan usaha ultra mikro di Bali
“Yang ini sangat dibutuhkan untuk didorong, kemudian ditumbuhkan melalui kehadiran PIP dan Ditjen Perbendaharaan agar mereka mudah akses pembiayaan sehingga tidak terjerat lintah darat,” katanya.
Berdasarkan data PIP, penyaluran pembiayaan ultra mikro mencapai Rp138,1 miliar di Bali sejak berdiri pada 2017 hingga 20 September 2023 dengan total debitur mencapai 33.862 orang.
Ia mengharapkan pelaku usaha ultra mikro dapat terus naik kelas dan menumbuhkan wirausaha baru sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ikut menekan kemiskinan ekstrem di Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2023 mencapai 4,25 persen atau mencapai 193 ribu.
Dari 193 ribu penduduk miskin itu di dalamnya terdapat 0,54 persen penduduk Bali yang masuk dalam garis kemiskinan ekstrem.
“Dengan pembiayaan ini ada nilai tambah ekonomi, juga membuka lapangan kerja dan menambah nilai ekonomi masyarakat sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan,” katanya.
Baca juga: UMKM di Bali olah sampah mangrove jadi produk kerajinan
