Denpasar (ANTARA) - Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengaku sepakat dengan rencana pemberian pajak bagi turis asing di Bali, asalkan hasil dari pungutan tersebut dikembalikan ke daerah.
"Bagus kontribusinya (pajak turis asing) dan saya sangat setuju. Asalkan dikembalikan ke daerah, jangan sampai diambil pusat dan daerah hanya diberikan 10 atau 20 persen," kata dia di Denpasar, Senin.
Menurut Bagus Agung, pemberian pajak turis bagi wisatawan mancanegara yang berwisata ke Pulau Dewata adalah hal yang wajar, namun dengan nominal yang tidak terlalu besar.
"Saya pernah ke Guam dan ditetapkan hal ini. Jadi dijelaskan kepada wisatawan, pajak ini memang betul untuk restorasi infrastruktur dan budaya, dan itu bagus. Misalkan 10 dolar kita kenakan dengan 5 juta wisman dalam setahun, sudah berapa itu?," ujarnya.
Di dunia perhotelan, pajak turis mancanegara merupakan hal yang wajar. Selain Guam, Ketua BTB itu juga mencontohkan Thailand, di mana mereka terlebih dahulu mengenakan pajak kepada wisatawan sekitar 11 dolar AS.
Terkait alasannya yang meminta agar hasil pungutan diberikan sepenuhnya ke daerah, itu karena pentingnya dana promosi pariwisata, perbaikan infrastruktur, hingga tambahan bagi APBD.
"Jadi kan ini lumayan untuk dipakai promosi. Saat ini kan Pemprov Bali sama sekali tidak ada dana promosi untuk pariwisata karena tidak mendapatkan sama sekali berupa pajak atau penghasilan dari pariwisata. Jangan sampai daerah hanya mendapatkan 10 persen, jadi sapi perahan saja, sementara sekarang kan kompetisi semakin mahal," tuturnya.
Kepada media, Bagus Agung berharap agar usulannya tersebut dapat terealisasi, agar nantinya infrastruktur terkait pariwisata tidak hanya dibangun atau diperbaiki saat akan dilaksanakan event besar.
Sebelumnya, usulan mengenai pajak turis sendiri disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan Instagramnya, Senin (3/4/2023).
Menurut dia, Bali harus kembali pada peta jalan transformasi pariwisata dari mass tourism ke pariwisata berkualitas.
“Dalam waktu dekat setidaknya kami akan fokus menindak berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan. Lebih daripada itu, saya juga meminta agar segera direalisasikan inisiatif penerapan pajak bagi turis yang masuk ke Indonesia,” tulisnya.
