Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang yang besar bagi lembaga jasa keuangan di Tanah Air untuk membiayai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena ada 18 juta pelaku UMKM yang tidak memiliki akses kepada lembaga keuangan.
“Ini potensi yang besar untuk meningkatkan kinerja UMKM,” kata Direktur Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu Syafriadi di sela panel diskusi pembiayaan UMKM pada pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Ia memaparkan pada 2019 total UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta, sekitar 64,6 juta di antaranya pelaku usaha mikro.
Sementara itu, berdasarkan riset Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2022, sekitar 45 juta pelaku UMKM masih membutuhkan pembiayaan. Dari 45 juta UMKM itu diperkirakan 18 juta di antaranya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan.
Baca juga: Perppu Cipta Kerja buka jalan bagi UMKM bangkit
Tak hanya itu, lanjut dia, potensi pembiayaan tersebut juga diharapkan mendongkrak target kredit UMKM mencapai 30 persen pada 2024.
Pada 2022, realisasi kredit UMKM di Indonesia baru mencapai sekitar 21 persen atau Rp1.349 triliun dari total kredit perbankan yang mencapai Rp6.424 triliun.
Capaian itu justru menurun dibandingkan pada 2021 yang mencapai Rp1.221 triliun atau 21,1 persen dari total kredit mencapai Rp5.769 triliun. “Jadi masih ada sekitar 10 persen lagi menuju 2024, ini tantangan yang besar dalam waktu satu tahun,” katanya.
Tantangan lainnya adalah sekitar 88 persen pelaku UMKM, kata dia, belum memanfaatkan wadah digitalisasi. Padahal sektor UMKM memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi terhadap investasi.
Pemerintah telah membuat program kredit usaha rakyat (KUR) untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui skema subsidi bunga menjadi enam persen per tahun.
Baca juga: Pemkab Jembrana dan Pemkot Solo kerjasama peningkatan UMKM
Penyaluran KUR pada 2022 mencapai Rp365,5 triliun atau 23,34 persen dari total kredit UMKM. Selain KUR, ada juga program pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro (UMi).
Sejak 2017 hingga 2022, sebanyak Rp26,22 triliun pembiayaan sudah dikucurkan kepada sekitar 7,41 juta pelaku UMi.
“Digitalisasi adalah krusial dan perlu lebih diperluas lagi di Indonesia khususnya untuk UMKM karena bisa efisiensi, menekan biaya, dan memperluas cakupan pasar,” ucapnya.
