Presiden tegaskan kembali pembangunan IKN atas dasar semangat pemerataan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) didasari semangat untuk menciptakan pemerataan di Indonesia baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

Pasalnya, menurut Presiden, saat membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto nasional dan 56 persen penduduk Indonesia.

"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris," kata Jokowi dalam acara itu yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa pemindahan ibu kota tersebut bukan semata-mata memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saja, melainkan memindahkan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik.

"Dengan demikian kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak akan selesai dalam sekejap mata, tetapi meyakini bahwa proses tersebut bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan.

Ketika pembangunan itu selesai, lanjut Presiden, IKN akan menjadi kota pemerintahan.

Presiden menekankan bahwa meski nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.

Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota bukanlah idenya semata. Gagasan serupa pernah diwacanakan Presiden Soekarno medio 1960-an.

"Ini sudah sejak Bung Karno tahun '60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ujarnya.