"Hal ini salah satu tujuannya untuk menjunjung tinggi kebhinnekaan, menghormati perbedaan yang ada di NKRI, serta meningkatkan kerukunan dan harmonisasi antarumat beragama," ucap Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Prof KH Zainal Abidin, di Palu, Sabtu (3/12).
Ia mengemukakan hal itu terkait dengan rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKUB se-Indonesia yang dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 1-3 Desember 2022 untuk meneguhkan kerukunan dan membangun peradaban.
Baca juga: Menag: Tanpa toleransi tidak akan ada kerukunan
Menurut Zainal, konsepsi pendidikan moderasi beragama perlu diakomodasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional itu menjadi salah satu isi rekomendasi dari Rakernas FKUB se-Indonesia.
"Ini merupakan satu program prioritas FKUB ke depan, yaitu meminta pemerintah agar mengakomodasi moderasi beragama dalam pendidikan nasional," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Rakernas FKUB juga melahirkan rekomendasi agar Pendidikan Moral Pancasila juga harus dikuatkan dalam kurikulum pendidikan nasional.
KH Zainal yang juga Rais Syuriah PBNU mengatakan pendidikan menjadi satu instrumen terbaik dalam membangun peradaban bangsa yang rukun dan harmonis. Oleh karena itu, moderasi beragama dan Pancasila menjadi perekat yang harus diajarkan secara optimal kepada masyarakat khususnya generasi muda.
Baca juga: FKUB: RI bisa bersatu karena Pancasila
Selain itu, Rakernas FKUB juga merekomendasikan perlu ada peraturan presiden yang mengatur tentang eksistensi dan peran FKUB dalam membina dan meningkatkan kualitas kerukunan.
"Ini penting, sebab meningkatkan kualitas kerukunan, menjadi tanggung jawab semua pihak, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat," ujarnya.
Ia menambahkan, FKUB berharap usulan tersebut dapat diakomodasi oleh pemerintah, yang dalam teknisnya melibatkan FKUB.
"Misalnya, dalam penyusunan draf peraturan presiden, kiranya dapat melibatkan FKUB," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: FKUB: Moderasi beragama perlu dimasukkan kurikulum pendidikan nasional
