Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di hadapan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana menyampaikan ajakannya untuk mengubah stigma negatif usaha pertanian lewat penerapan teknologi pertanian.
"Terdapat stigma negatif yang masih sangat melekat di masyarakat bahwa usaha pertanian, profesi pertanian itu identik dengan pekerjaan kotor dan berlumpur," kata Wagub Bali di Denpasar, Sabtu.
Selain itu, banyak yang mengaitkan pertanian sebagai simbol keterbelakangan, karena dinilai sebagai pekerjaan kasar yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan, maka stigma tersebut harus diubah.
“Ubah stigma negatif tersebut melalui penerapan teknologi pertanian sehingga bertani akan dianggap keren oleh generasi muda," ujar Wagub yang sering dipanggil Cok Ace itu.
Maka itu ia berpesan kepada seluruh perguruan tinggi di Bali yang memiliki bidang ilmu pertanian atau pangan untuk melakukan upaya penyiapan sumber daya manusia pertanian dan pangan yang berkualitas berbasis keahlian dan pemanfaatan teknologi inovasi.
Baca juga: Mentan: Sudah 35 ribu petani milenial manfaatkan KUR Rp1,4 triliun
Lebih lanjut, untuk mewujudkan upaya ketahanan pangan di Bali Cok Ace mengarahkan agar pertanian menjadi perhatian bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah.
"Pemerintah Provinsi Bali sendiri sangat serius mengenai permasalahan ketahanan dan kemandirian pangan khususnya di daerah Bali. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Bali antara lain penyeimbangan pasokan dan permintaan," kata dia.
Selain itu Wagub Bali menegaskan selama ini mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penggalian sumber pangan alternatif sesuai potensi wilayah, melakukan promosi penggunaan produk hasil pertanian lokal, penggunaan produk pertanian lokal Bali untuk industri perhotelan dan restoran serta pengembangan sistem pertanian organik.
Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus berkaca dari kondisi lahan pertanian di Pulau Dewata yang jumlahnya terbatas.
"Terlebih lagi dengan adanya alih fungsi lahan yang tinggi mencapai lebih dari 1.000 hektare per tahun. Hal ini akan menimbulkan beberapa potensi permasalahan," ujar Wagub asal Ubud itu.
Permasalahan tersebut diantara lain keterbatasan lahan, peningkatan jumlah penduduk yang dapat menyebabkan keterbatasan pangan, dan kecilnya minat generasi muda pada sektor pertanian.
Baca juga: Wabup Jembrana ingin generasi muda mau jadi petani
