Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia akan menyuarakan optimalisasi pengelolaan air untuk meningkatkan produksi pangan dalam Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) ke-10 di Bali pada 2024, guna menghadapi ancaman krisis pangan.
“Seperti disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo), kita menghadapi dua krisis, krisis energi dan pangan. Kalau pangan, harus ada avalaibility food, salah satu menanganinya dengan ketersediaan air,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam “National Stakeholders Forum: 10th World Water Forum First Announcement” di Jakarta, Jumat.
Dalam produksi pangan, terutama padi, kata Basuki, terdapat lima komponen produksi yakni pupuk, benih, tanah, petani, dan air. Kontribusi air sebesar 18 persen dalam rantai produksi tersebut.
“Air ini hanya 18 persen untuk produksi pangan, tapi kalau yang 18 persen ini tidak ada, semua jadi nol. Jadi saya kira ini penting, sentral sekali, air dalam produksi pangan untuk jamin ketersediaan pangan,” ujar Menteri PUPR itu.
Baca juga: 12 kepala negara bakal hadir di World Water Forum Bali 2024
Selain untuk pangan, lanjutnya, Indonesia juga akan mengusung agenda pengelolaan air untuk memitigasi bencana alam dan dampak krisis iklim dalam World Water Forum (WWF) 2024.
“Pesan Bapak Presiden (Joko Widodo), kita ambil semua keilmuan mengenai air. Ini festival terbesar dalam pengelolaan air. Jadi kita ambil sebanyak banyaknya manfaat tentang pengelolaan sumber daya air," katanya.
Menteri Basuki mengatakan dalam WWF 2024 akan terdapat 100 ribu delegasi dari 172 negara. Hal itu diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan UMKM di Bali dan sekitarnya.
“Ini bisa membawa dampak ekonomi yang besar bagi pariwisata,” imbuh Menteri PUPR.
Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Forum Air Dunia 2024 dalam penyelenggaraan WWF ke-9 di Dakar, Senegal, pada 19 Maret 2022, dimana Indonesia memperoleh 30 suara dari total 36 suara Dewan Gubernur (Board of Governors) World Water Council. WWF 2024 direncanakan berlangsung pada 3 Juni 2024 selama sepekan di Bali.
IKN
Menteri PUPR mengatakan land development atau pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga sudah dilakukan pada Agustus 2022.
Menurut Menteri Basuki, pada 15 Juli 2022 atau pekan depan akan terdapat penandatanganan kontrak untuk proses land development di IKN. Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia pada Agustus 2022.
“Land development itu hasilnya kavling, pengkavlingan, ini kementerian apa, Istana, ini (Istana) Wapres,” kata Basuki usai menghadiri “National Stakeholders Forum: 10th World Water Forum First Announcement”.
“Jadi jika Presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat rumah sakit, atau buat apa di (kavling) sini,” Basuki menambahkan.
Selain itu, pada akhir Juli 2022, terdapat progres untuk pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol Balikpapan.
Baca juga: Menteri BPN: Bali hadapi kelangkaan air
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir.
“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kaltim pada 22 Juni 2022 lalu.
Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Karena itu pada semester II 2022, pemerintah juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target di 2024.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI bakal usung isu pengelolaan air di WWF 2024, atasi krisis pangan
