Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat RI mengapresiasi atas prestasi keterbukaan informasi Provinsi Bali dan meminta untuk tetap mempertahankan performa baik.
"KIP mengapresiasi Provinsi Bali yang tidak hanya ikut serta dalam menyukseskan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), namun lebih dari itu mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 83,15," kata Wakil Ketua KIP RI Arya Sandhiyudha lewat pesan elektronik diterima di Jakarta, Senin.Arya mengapresiasi Gubernur Bali atas prestasi Bali yang mampu meraih nilai indeks tertinggi 83,15 dalam indeks keterbukaan informasi publik (IKIP).
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Pak Koster karena di dalamnya pastilah ada peran besar Pemprov Bali," kata dia.Baca juga: Kominfo: media berperan sebarkan informasi berkualitas
Arya sebagai Wakil Ketua KIP RI berharap Gubernur Bali I Wayan Koster mampu mempertahankan performa keterbukaan informasi publik daerah tersebut.
"Prestasi Bali dalam IKIP penting untuk dipertahankan, terutama sekali dengan terus mendukung peran Komisi Informasi Provinsi Bali yang menjadi leading sector. Tentunya dukungan Gubernur Bali pada Komisi Informasi Provinsi Bali akan membantu kerja mempertahankan performa IKIP makin maksimal di tahun 2022 ini." tuturnya.Arya menjelaskan KIP RI memberikan apresiasi atas capaian nilai IKIP Bali dengan pertimbangan beberapa aspek utama.
"Ada kewajiban menginformasikan, memenuhi hak informasi warga, serta menjamin hak informasi warga. Hal yang sangat berperan dalam penilaian IKIP satu di antaranya kepatuhan badan publik, yang di dalamnya termasuk Pemerintah Provinsi Bali," ujarnya.Baca juga: Kesbangpol: Indeks Demokrasi di Bali turun tapi masih baik
Selain itu, komponen yang menentukan kata dia juga soal persepsi masyarakat Bali terhadap hak informasi. Begitupun, lanjut dia soal kepatuhan badan publik terhadap putusan sengketa informasi.
Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menerima delegasi Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Rumah Dinas Gubernur Bali, Senin 30 Mei 2022.Delegasi KIP RI hadir ke Bali dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali pada 31 Mei 2022.
