Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menggelar rapat bersama di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin, membahas percepatan adanya suplai minyak goreng curah dan realisasi HET.
Menperin Agus Gumiwang mengatakan percepatan ini dilakukan supaya program Minyak Goreng Sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan 16 Maret lalu dapat terealisasi di lapangan, seperti ketersediaan minyak goreng curah cukup dan harga pembelian masyarakat sesuai HET.
"Program MGS curah dengan HET Rp 14.000 sudah ditetapkan 16 Maret sekarang tanggal 4 April, kami melihat progres ada, walaupun progresnya masih belum sesuai harapan, oleh karena itu, rapat kami membahas berbagai macam upaya agar supaya progres bisa dilakukan akselerasi," kata Agus di Mabes Polri.
Ia menjelaskan, akselerasi adanya suplai minyak goreng curah ini adalah dengan melakukan pengawasan dimulai dari minyak keluar di tingkat produksi sampai ke produsen.
Agus memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan nasional per hari mencukupi. Saat ini sudah ada 72 dari 79 perusahaan yang mengikuti kontrak MGS curah.
Dalam kontrak tersebut telah mengcover jumlah kebutuhan nasional per hari, dan juga mengcover kemana saja produser MGS tersebut melakukan distribusi wilayah kerja masing-masing.
"Sampai hari ini kami sudah mengeluarkan 72 kontrak, artinya 72 perusahaan yang kami keluarkan kontrak ikut program MGS curah," ungkapnya.
Baca juga: Presiden instruksikan antisipasi kelangkaan solar
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat.
Upaya tersebut mulai dari meningkatkan produksi MGS curah dua kali lipat, mengawasi distribusi, memberikan subsidi dengan memberlakukan HET, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat dan pedagang.
Sigit memastikan Polri akan mengawasi ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat, dengan membentuk Satgas khusus yang mengawasi mulai dari produksi, distributor hingga ke pengecer.
"Saya meminta pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi Bulan Ramadhan di mana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat dapat betul-betul tersedia," kata Sigit.
