Gianyar, Bali (ANTARA) - Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali, Indonesia harus memberikan keuntungan bagi para pengusaha UMKM, dan menjadikan acara ini sebagai pintu masuk produksi usaha rakyat merambah ke pasar negara-negara G20.
Hal itu telah menjadi tekad pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima amanah menjadi pemimpin pertemuan negara-negara G20 tahun 2022 di Bali, setelah menerima tongkat estafet dari Italia saat pertemuan G20 di Roma pada 31 Oktober 2021.
G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.
Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Salah satu agenda yang diusung Indonesia pada pertemuan G20 tahun 2022 adalah digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi, salah satu wujudnya mulai tumbuhnya bisnis berbasis e-commerce, atau perdagangan online.
Apalagi wabah pandemi Covid-19 sejak awal April 2020 banyak pembatasan interaksi sosial, mengurangi kerumunan, bahkan kebijakan lockdown atau penguncian di beberapa kota besar di negara maju, telah mematikan kehidupan pasar untuk sementara waktu.
Pasar umum atau riil telah beralih atau berpindah ke pasar online. Transaksi perdagangan online makin naik drastis akibat pandemi Covid-19. Harus diakui digitalisasi ekonomi sudah menjadi tuntutan zaman.
Presidensi G20 Indonesia harus jadi momentum dan peluang bagi pelaku UMKM untuk merambah ke pasar G20 yang memiliki potensi 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.
Indonesia juga terimbas pandemi Covid-19. Banyak dilakukan pembatasan sosial sehingga ekonomi ikut merosot seperti negara-negara lain. Namun ada hikmahnya. Transaksi dan perdagangan online meningkat.
Baca juga: Kemensetneg: ada tiga peluang Indonesia dalam Keketuaan G20
UMKM
Berdasarkan data LPEM FEB UI, awal COVID-19 sudah ada 8 juta UMKM terdigitalisasi, kemudian sejak dicanangkan BBI (Bangga Buatan Indonesia) UMKM terdigitalisasi menjadi menjadi 16,4 juta UMKM hingga Oktober 2022.
Berdasarkan data tersebut, pasar online di Indonesia didominasi oleh transaksi produk kesehatan mencapai 154 persen, makanan minuman 106 persen, dan elektronik mencapai 24 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi, khusus bagi UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja adalah kunci sekaligus menjadi solusi atas persoalan saat ini yakni pandemi Covid-19 berkelanjutan.
Ditambahkan oleh Menko Airlangga, UMKM berperan sebagai motor penggerak bagi perekonomian nasional mengingat kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM tercatat sebesar 60 persen dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional sebanyak 16 persen.
Oleh karena itu, pemerintah, pihak swasta seperti Kadin dan Apindo, serta masyarakat harus terus mendorong UMKM. Program membeli produk buatan bangsa sendiri harus terus digencarkan dan dikonkritkan.UMKM telah menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia.
Tinggal mendorong UMKM masuk ke digitalisasi ekonomi. Dan, pemerintah menargetkan 30 juta pelaku sudah melek digital, pada tahun 2024 nanti. Dan saat ini, penduduk Indonesia sudah sekitar 270 juta jiwa. Ini merupakan pasar dan potensi besar bagi perdagangan digital.
Penggunaan media digital kini sudah menjadi tuntutan bagi dunia usaha. Melalui medium digital, semua aktivitas menjadi lebih mudah, bahkan bisa lebih cepat, termasuk bagi pelaku usaha di negeri ini.
Dari sisi perdagangan, tahun 2030, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memiliki prediksi transaksi ekonomi digital akan tumbuh menjadi Rp4.531 triliun yang didominasi sektor e-commerce.
Baca juga: Erick: Keketuaan G20 bukti kepercayaan negara lain
PDB Indonesia mencapai Rp15.400 triliun dan meningkat menjadi Rp24.000 triliun pada 2030. Dari jumlah tersebut, ekonomi digital diperkirakan melesat delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun.
Adapun, sektor e-commerce diprediksi memiliki peranan besar, yaitu Rp1.900 triliun atau setara 34 persen dari total ekonomi digital. Selain itu, business to business diproyeksi memberikan andil 13 persen atau Rp763 triliun. Pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat dari Rp 632 triliun menjadi Rp4.531 triliun.
Itu baru proyeksi pasar domestik, bagaimana jika produk UMKM mampu memanfaatkan potensi pasar digital negara-negara G20. Dan Presidensi G20 Indonesia berhasil membuka pintu dan jalan bagi pelaku dan produk UMKM ekspansi ke pasar mereka.
Tentu bukan hal yang mudah produk UMKM Indonesia tembus ke pasar negara-negara G20, namun juga bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, pelatihan dan literasi digital ekonomi harus makin digencarkan.Pemerintah, BUMN, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat perlu bahu membahu atau kerjasama yang erat, melatih pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital. Begitu juga masyarakat, harus sudah terbiasa belanja di pasar online.
Kunci keberhasilan UMKM memanfaatkan Presidensi G20 sebagai pintu masuk perluasan pangsa pasar adalah pelatihan seluas dan sebanyak mungkin bagi UMKM. Keterlibatan pemerintah, BUMN, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam soal pelatihan, literasi digital ekonomi dan tidak lupa membeli produk bangsa sendiri.
