Denpasar (ANTARA) - Tanggal 14 Oktober 2021, pemerintah memberlakukan uji coba turis masuk Indonesia lewat Bintan, Batam, dan Bali, setelah 1,5 tahun lebih terkendala pandemi COVID-19.
Uji coba itu pun dilakukan dengan pemberlakuan karantina untuk turis yang datang selama 5 hari, bahkan pihak Angkasa Pura telah melakukan simulasi kesiapan menerima turis pasca-pandemi itu pada Sabtu (9/10/2021) lalu.
Kesiapan itu menjadi kunci penting dan krusial, mengingat pariwisata memang rentan dengan bencana/penyakit, konflik/keamanan, dan informasi/pemberitaan yang kurang mempertimbangkan dampak ekonomis.
Kunci kesiapan pembukaan jalur lintas internasional untuk wisman itu harus merujuk tiga pertimbangan, yakni pemeriksaan ketat wisman di bandara, protokol kesehatan/prokes ketat di destinasi wisata, dan pemberitaan "cerdas".
Baca juga: Dinpar Bali: Belum ada wisman datang pada 14 Oktober
Terkait kesiapan dalam pemeriksaan ketat wisman di bandara, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali bersama sejumlah stakeholder penerbangan dan pariwisata setempat telah melakukan simulasi penerbangan internasional untuk memastikan kesiapan bandara menjelang pembukaan kembali untuk penerbangan internasional pada 14 Oktober.
"Kami melaksanakan simulasi secara nyata untuk menguji standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan," ujar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021).
Simulasi dilakukan dengan melibatkan 90 peserta yang merupakan komunitas bandara yang terdiri atas 88 dewasa dan dua anak. Awalnya, penumpang disimulasikan datang dari Bandara Incheon, Korea Selatan.
Mereka menjalani seluruh prosedur yang telah ditetapkan sesuai SOP kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Ngurah Rai. Begitu mendarat dan tiba di terminal kedatangan, para penumpang harus melewati prosedur pengecekan suhu tubuh melalui thermal scanner.
Penumpang dengan suhu badan 38 derajat celcius atau lebih rendah, dapat melanjutkan proses selanjutnya, sedangkan mereka yang suhu badannya di atas 38 derajat celcius, diarahkan menuju ruang pemeriksaan lanjutan.
Apabila hasil observasi menunjukkan sehat, penumpang tersebut dapat melanjutkan proses berikutnya. Sebaliknya, apabila hasil observasi menunjukkan yang bersangkutan tidak sehat, akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Tahap berikutnya adalah counter registrasi, para penumpang akan dilayani oleh petugas dari Satgas COVID-19. Mereka melakukan input data dan petugas melakukan kontrol data serta print barcode.
Berikutnya, penumpang harus melewati pemeriksaan dokumen kesehatan dan hotel karantina yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dengan melakukan barcode tapping.
Selanjutnya, para penumpang diarahkan untuk menjalani pemeriksaan RT-PCR di 20 bilik yang telah disiapkan pengelola bandara, kemudian penumpang menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian dan pemindaian barcode electronic customs declaration oleh petugas Bea Cukai.
Baca juga: Presiden: Terapkan uji-lacak maksimal saat Bali buka penerbangan luar negeri
Setelah itu, para penumpang ditempatkan di holding area selama menunggu hasil RT-PCR sebelum bisa meninggalkan kawasan bandara untuk menuju hotel karantina. Di ruang tunggu ini juga akan dilakukan pendataan oleh pihak hotel karantina yang diperkirakan membutuhkan waktu 60 menit.
"Kami mengatur sangat detail, termasuk pengaturan slot penerbangan, bagaimana alur penumpang berjalan dari dalam, bagaimana dan berapa lama proses PCR dilakukan, karena itu kami lakukan simulasi agar nanti saat pelaksanaan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap Novie Riyanto.
Prokes, vaksinasi, pemberitaan
Saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda Provinsi Bali, Denpasar (8/10/2021), Presiden Joko Widodo meminta agar kemampuan pengujian dan pelacakan terus ditingkatkan di Bali.
"Testing (pengujian) dan tracing (pelacakan)-nya harus ditingkatkan, yang masih merah-merah agar dinaikkan. Ini menurut saya hanya sentuhan kecil-kecil, tapi memang perlu dilakukan kalau kita buka," katanya
Kepala Negara juga minta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan kesiapannya. "Kita tunjukkan bahwa kita mampu mengelola, mampu mengendalikan dengan manajemen yang ada di lapangan," katanya.
"Pengalaman-pengalaman negara lain dalam menghadapi COVID-19 turut dipelajari, termasuk pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan. Disiplin protokol kesehatan itu sangat menekan angka penyebaran COVID-19," kata Presiden.
Dari pengalaman beberapa negara, kata vaksinasi merupakan hal penting yang harus dijalankan. Di beberapa negara, kasus COVID-19 melonjak kembali, yang diiringi kenaikan angka kematian, karena pembukaan aktivitas ekonomi tidak diimbangi dengan kecepatan vaksinasi, dan disiplin penerapan protokol kesehatan.
Tapi sebaliknya, di negara yang tingkat vaksinasinya tinggi, ketika aktivitas ekonomi dibuka, angka kasus kematiannya masih tetap rendah. "Jadi artinya apa? Vaksinasi itu sangat menentukan," ujar Presiden.
Per 8 Oktober 2021, vaksinasi di Provinsi Bali telah mencapai 98 persen untuk dosis pertama dan lebih dari 80 persen untuk dosis kedua. "Kalau dari sisi vaksinasi sudah enggak ada masalah," kata Presiden. Nantinya, tinggal kesiapan dan praktek penerapan prokes di lapangan.
Selain prokes yang ketat saat masuk (bandara), prokes yang ketat di destinasi wisata juga sangat menentukan. Hingga Selasa (28/9/2021), sebanyak 726 usaha pariwisata di wilayah Bali telah menjalani proses audit sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) pada 2021 atau 60 persen dari target.
Pada tahun ini, Provinsi Bali mendapatkan kuota sertifikasi CHSE sebanyak 1.200 industri usaha pariwisata yang terdiri dari 200 hotel dan 1.000 non-hotel yang ditargetkan selesai audit pada Oktober. Saat ini, 726 usaha pariwisata sudah memiliki sertifikat CHSE yakni 139 hotel dan 587 nonhotel.
Baca juga: Lima alasan kerja dari Bali itu asyik
Kepala Cabang PT Sucofindo (Persero) Denpasar Dedih Budiawan Sugianto mengatakan pihaknya optimistis sebelum batas waktu sertifikasi CHSE tahun ini berakhir dapat mencapai target 1.200 pelaku usaha pariwisata yang disertifikasi.
"Proses audit sertifikasi CHSE untuk di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Konsorsium PT Sucofindo, TUV Rheinland- PT Mutu Agung Lestari. Tahun lalu, di Bali sekitar 1.079 sertifikasi dan tahun ini 1.200. Provinsi Bali terbesar kuotanya di antara daerah lain di Indonesia," ungkapnya.
Selain vaksinasi yang maksimal dan prokes di bandara serta destinasi wisata yang ketat, maka pemberitaan "cerdas" juga menjadi kunci penting dan krusial, mengingat pariwisata memang rentan dengan informasi yang kurang mempertimbangkan dampak ekonomis.
Dalam "Capacity Building Media 2021" yang diadakan BI Perwakilan Bali di Singaraja, Buleleng, Bali pada 7-9 Oktober 2021, terungkap pentingnya mengelola isu ekonomi dalam pemberitaan, karena dampaknya kepada masyarakat bersifat langsung.
Tentunya, awak media tidak boleh mengabaikan fakta dalam pemberitaan ketika ada kasus. Namun, jangan sampai jurnalis hanya fokus pada pemberitaan kasusnya saja berhari-hari. Jurnalis hendaknya dapat memberitakan solusi atau penanganan terhadap kasus yang terjadi sehingga tidak sampai membuat ekonomi Bali terpapar terlalu dalam.
Bila Bali terpapar secara ekonomi, maka semuanya akan terpapar dampaknya juga secara perlahan tapi pasti, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk media. Alangkah bijak juga bila awak media di Bali, selain mempublikasikan pariwisata, juga mendorong potensi pertanian dan kerajinan/UMKM di Bali yang juga dilirik internasional.
