Bali jadi tuan rumah rakor tata ruang dan kawasan hutan

Badung (ANTARA) - Provinsi Bali menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi mengenai tata ruang dan kawasan hutan untuk tujuh provinsi di Tanah Air yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami berharap vibrasi Pulau Bali dapat memberikan ketenangan para peserta rapat untuk mencapai hasil yang maksimal dan tentunya berdampak positif bagi masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam rakor tersebut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.

Pihaknya menyambut positif jika Bali menjadi tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi Rancangan Peta Indikasi Tumpang Tindih Informasi (PITTI) Geospasial Tematik, Ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku Utara dan Maluku itu.

Baca juga: Dinpar Bali: Belum ada wisman datang pada 14 Oktober

"Selama hampir dua tahun masa pandemi ini telah menyebabkan perekonomian terganggu," ujar Dewa Indra.

Menurut dia, dari 34 provinsi di Indonesia, Bali mengalami turbulensi yang paling parah, karena 50 persen lebih produk domestik regional bruto (PDRB) Bali bersumber dari industri pariwisata.

"Untuk itu, kegiatan seperti ini sangat baik untuk Bali, terutama dalam memutar roda perekonomian," ucapnya pada acara yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Terkait topik yang dibahas dalam rakor, ujar dia, realita di lapangan batas administrasi, tata ruang, dan kawasan hutan memang kerap menjadi masalah dan bahkan menimbulkan konflik, dikarenakan masih ada batas-batas administrasi wilayah yang belum sinkron.

Baca juga: Bandara Ngurah Rai optimistis raih gold dalam "BUMN CSR Award Bali"

"Saya juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari tujuh provinsi dan kementerian/lembaga terkait," ucapnya.

Pihaknya berharap nuansa Pulau Bali dapat memberikan inspirasi positif bagi semua peserta dalam mencapai suatu keputusan yang mufakat.