Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai sektor di Bali harus tetap berjalan meski di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Meskipun kita sedang ada dalam masa pandemi, tetapi pembangunan harus tetap berjalan," kata Menko Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali yang juga diikuti
Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual, Senin (10/5).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, dijelaskan berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan di Bali akan dikategorikan berdasarkan temanya.
Pertama, kawasan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) akan menjadi kawasan perkotaan; Ceginangan atau Celuknginang (Celukan Bawang-Gilimanuk-Negara-Pengambengan) akan difungsikan untuk industri, logam dan perikanan; Sikubatula (Singaraja-Kubutambahan-Batur-Tulamben-Amed) sebagai wisata bahari dan geopark; Ulikalung (Ubud-Bangli-Karangasem-Klungkung) akan menjadi wisata budaya; Santipagamani (Sanda-Baturiti-Pancasari-Plaga-Kintamani) sebagai lokasi agroindustri dan agrowisata; serta Nusa Penida dan sekitarnya (Nusa Penida-Nusa Ceningan-Nusa Lembongan) untuk wisata bahari, budidaya perairan, dan peternakan.
Baca juga: Menko Luhut dorong rakyat belanja produk UMKM dalam negeri
Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya pembangunan pusat kebudayaan dan perlindungan Kawasan Suci Besakih juga soal pembangunan jalan seperti jalan pintas ruas Mengwitani-Singaraji, jalan Ruas Kusamba-Padang Bai-Amlapura, dan jalan tol Gilimanuk-Mengwi.
Selanjutnya dibahas pula pengembangan Pelabuhan Sangsit Buleleng, Pelabuhan Amed Karangasem, Pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan marina di Gunaksa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Bias Munjul-Sampalan (Mentigi), dan revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk.
Selain itu, rapat juga mengulik tentang percepatan pembangunan bandara baru Bali Utara dan rencana pembangunan kereta api Bali Utara dan Bali Selatan.
Rakor itu juga membahas pembangunan bendungan atau waduk, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Beberapa pengembangan fasilitas SPAM yang dibahas adalah SPAM dari Bendungan Sidan dan Tamblang, pembangunan Spam Regional Burana-Titab, lanjutan pembangunan beberapa bendungan atau waduk, dan pembangunan PSEL Sarbagita.
"Jumat lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang menjadi pilot project nasional. PSEL Sarbagita bisa meniru sistem yang ada di sana," imbuh Menko Luhut.
Hal lain yang dibahas dalam rapat itu adalah soal pengembangan kendaraan listrik.
Baca juga: Menko Luhut ingin delapan pelabuhan masuk Ekosistem Logistik Nasional
"Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih," kata Menko Luhut.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan pemerintah provinsi terhadap program kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi Bali sendiri terus mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Selain dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM, KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.
"Termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap," kata Wayan Koster.
