Meulaboh (ANTARA) - Staf Khusus Wakil Republik Indonesia K.H. Robikin Emhas menegaskan bahwa isu yang selama ini beredar luas di masyarakat Indonesia bahwa masjid akan dijaga dan diawasi oleh petugas kepolisian sebagai hoaks.
"Terkait isu masjid akan dijaga dan diawasi oleh polisi itu hoaks, Kiai Ma'ruf (Wakil Presiden RI, red.) tidak pernah bilang begitu," kata dia saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Meulaboh, Minggu (22/12) sore.
Dia menjelaskan Wapres K.H, Ma'ruf Amin tidak pernah memberikan pernyataan yang menyatakan setiap masjid akan dijaga atau dikawal oleh polisi. "Menempatkan polisi di satu masjid itu perlu biaya, biayanya darimana?," katanya.
Baca juga: PBNU prioritaskan penanganan masjid di BUMN jelang Muktamar
Ia juga menyatakan berapa banyak jumlah masjid di Indonesia, dan jika ditempatkan polisi untuk melakukan penjagaan maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara tentu banyak.
Emhas menegaskan yang dimaksudkan oleh Kiai Ma'ruf Amin saat menghadiri kegiatan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat itu, yaitu selama ini banyak masjid di Indonesia diduga telah disalahgunakan untuk mengumbar kebencian sehingga meresahkan umat Islam.
Untuk itu, katanya, Wapres Ma'ruf Amin menyarankan di masjid dilakukan penjagaan oleh pengurus masjid (takmir) sehingga tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berusaha mengumbar kebencian di masyarakat.
"Jadi, penjagaan oleh pengurus, bukan polisi. Masjid itu banyak fungsinya, untuk kegiatan ibadah, ekonomi masyarakat, dan kegiatan masyarakat yang positif," katanya.
Saat ini, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya seperti pada masa Rasullah Nabi Muhammad SAW serta tidak menggunakan masjid sebagai tempat mengumbar kebencian.
