Badung (ANTARA) - Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 untuk Roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tiba di Kabupaten Badung, Bali.
"Tujuan kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung juga monitoring apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk di Badung ini," ujar Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari di Mangupura, Rabu.
Melalui kegiatan itu, KPK ingin menginformasikan pada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya penindakan tetapi juga pencegahan. Salah satunya melalui pendidikan anti korupsi.
"Kegiatan roadshow bus KPK ini menyasar 28 kabupaten kota. Kami berterima kasih kepada Pemkab Badung yang telah mendukung penuh kegiatan roadshow bus KPK ini," katanya.
Sepulang dari Badung dan Pulau Bali, pihaknya mendapat sesuatu yang berbeda dibanding daerah lain karena Badung memiliki kearifan lokal, yaitu desa adat, awig-awig dan perarem yang harus berdampingan dengan aturan yang ada serta adanya konsep Tri Kaya Parisuda atau berpikir, berbicara dan berbuat yang baik.
"Ini yang akan kami catat. Kalau semua konsisten menjalankan konsep ini, tidak ada yang namanya korupsi," ujarnya.
KPK siap mendukung Kabupaten Badung menjadi salah satu role model anti korupsi di Indonesia. Hal tersebut didasari dengan sedikitnya catatan korupsi dari Badung, terlebih lagi LHKPN Badung sudah 100 persen.
"Kami mengapresiasi Pemkab Badung, karena catatan Badung tidak banyak, kondisi ini agar mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kedepannya, kami harapkan Badung dapat menjadi salah satu contoh daerah antikorupsi di Indonesia," kata Mohammad Tsani Annafari.
Baca juga: Makna dibalik "Roadshow Bus KPK" dari Jakarta ke Bali
Bus KPK akan berada di Badung selama dua hari. Kedatangannya disambut oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa, pimpinan perangkat daerah, organisasi kewanitaan serta Bendesa atau Kepala Desa Adat se-Badung.
Giri Prasta mengatakan, pihaknya mengapresiasi KPK RI yang melaksanakan Roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Badung.
"Dari awal kami Pemkab Badung telah melakukan MoU dengan KPK karena dibutuhkan dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selalu mendapat pengawasan yang melekat," katanya.
Ia mengatakan, pencegahan korupsi ini harus dilakukan sejak dini. Mulai diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat hingga pemerintah.
"Ditambah dengan pembinaan dan arahan yang melekat dari KPK, saya ingin Badung menjadi role model perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang di dalamnya terdapat e-planning, e-bugeting, e-hibah dan lainnya," kata Giri Prasta.
Baca juga: KPK tertarik gunakan aturan adat untuk cegah korupsi
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, roadshow KPK tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengumpulkan isu-isu terkait pemberantasan korupsi dan program-program antikorupsi.
"Kegiatan ini menghadirkan KPK di tengah masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program-program anti korupsi dan mengumpulkan masukan serta umpan balik," katanya.
Kegiatan tersebut juga merupakan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan terkait anti korupsi. Bus KPK menyediakan perangkat pembelajaran antikorupsi yang bisa diakses dan dilengkapi sarana prasarana pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi.
"Selain itu, ini juga merupakan berkolaborasi dengan perangkat daerah Badung dengan mengadakan pameran pelayanan publik. Di bus KPK juga diadakan kegiatan lain seperti kuliah umum, sosialisasi antikorupsi, LHKPN, gratifikasi dan pameran pelayanan publik," kata Adi Arnawa.
Baca juga: Bali jadi provinsi bersih korupsi peringkat ke-4 nasional (video)
