Bupati Badung-Jembrana-Bangli serahkan LKPD Unaudited 2018 ke BPK

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (tengah) didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (kanan) menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3). Antaranews Bali/Humas Badung/fik/19

Badung (ANTARA) - Tiga bupati di Bali yakni Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Bupati Bangli, I Made Gianyar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2018 yang diterima oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di kabupaten karena sudah sangat bagus dalam berkoordinasi," ujar Bupati Giri Prasta di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Denpasar, Senin.

Mewakili Bupati Jembrana dan Bupati Bangli, ia juga memohon diberikan pembinaan-pembinaan dari BPK agar sesuai aspek regulasi yang ada.
Selain itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

“Apalagi saat ini Badung sudah membagi dan menyisihkan PHR ke enam Kabupaten, yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung dan Karangasem. Demikian pula menandatangani nota kesepahaman G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung, Bangli, dan Jembrana terkait dengan penyerahan LKPD secara langsung oleh kepala daerah yang menurutnya baru pertama kali di Bali.

“Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang sudah menyerahkan langsung LKPD ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasar empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana,” ujar Sri Haryoso Suliyanto. (ed)