Singaraja (Antaranews Bali) - Ribuan masyarakat Buleleng yang merupakan kelompok penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial (bansos) non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV Tahun 2018 untuk Kabupaten Buleleng, Bali yang nilaiya mencapai Rp37 miliar lebih.
"Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana untuk tiga wilayah, yakni wilayah barat, tengah, dan timur pada Jumat (1/2) lalu," kata Kepala Dinas Sosial Buleleng I Gede Sandhiyasa di Singaraja, Buleleng, Bali, Sabtu.
Secara rinci, tiga wilayah adalah wilayah barat meliputi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, dan Kecamatan Busungbiu, kemudian wilayah tengah meliputi Kecamatan Banjar, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Sukasada. Untuk wilayah timur meliputi Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Tejakula.
Menurut dia, jumlah total KPM untuk Wilayah Buleleng barat 10.661 KPM dengan jumlah total bantuan Rp14.812.207.350. Untuk wilayah Buleleng tengah, jumlah total KPM sebanyak 9.014 KPM dengan total bantuan Rp13.333.272.900. Sementara untuk wilayah Buleleng timur, total KPM ada sebanyak 7.045 KPM dengan total bantuan Rp9.546.714.750.
"Tujuan dari PKH ini untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial," katanya.
Selain itu, PKH juga disebutkan dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Sejak tahun 2010, PKH sudah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng dengan total nilai bantuan sebesar Rp.37.702.222.000.
"Jumlah KPM sebanyak 16.574 KPM dan pada saat ini ada penambahan penerima bantuan PKH sebanyak 10.146 KPM sehingga jumlah keseluruhan penerima bantuan PKH tahun 2018 sebanyak 26.720," katanya.
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, bantuan ini harus optimal agar dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Bupati Suradnyana mengaku, Pemkab Buleleng terus melakukan pendataan jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Buleleng. Namun ia meyakini kesejahteraan di Kabupaten Buleleng akan segera meningkat.
"Dengan adanya short cut, bandara, dan perbaikan RT/RW Provinsi Bali, maka harapan kita Buleleng lebih bisa menjawab perkembangan kesejahteraan dalam tempo yang lebih cepat," katanya.
Pengentasan Kemsikinan
Sementara itu, guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, Pemkab Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan sinkronisasi pengentasan kemiskinan di desa yang diikuti oleh 60 Perbekel dari sembilan Kecamatan di Kabupaten Buleleng.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Made Subur, menjelaskan, kegiatan sinkronisasi ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Percepatan tersebut diharapkan bisa terwujud melalui penyampaian program-program usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh desa. Selain usulan program, validasi data juga diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Tim penanggulangan kemiskinan desa juga diharapkan dibentuk untuk validasi data yang terdiri dari perangkat desa serta tokoh masyarakat yang ada di desa. Hal ini dikarenakan selama ini orang-orang tersebut yang tahu berapa jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang ada di desa.
"Selain itu kita juga harus tau kenapa dia miskin, ini yang harus kita buat regulasi tim penanggulangan kemiskinan yang ada di desa," jelasnya
Pada kegiatan ini, desa menyampaikan data-data kemiskinan di wilayahnya. Data tersebut dilengkapi dengan variasi jenis kemiskinan seperti karena kultur masyarakat. Setelah itu, disampaikan program-program apa yang sudah masuk ke desa guna mengentaskan kemiskinan maupun program provinsi misal lewat Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk hibah bansos dari kabupaten terkait pembangunan infrastruktur yang di kelola oleh desa.
"Hal itu yang akan kita sinkronkan. Harapan kita bagaimana sebuah desa bisa membuat program inovasi di desa dalam rangka pengentasan kemiskinan sesuai dengan produk unggulan desa masing-masing," ujar Made Subur.
Made Subur menambahkan kegiatan sinkronisasi ini, termasuk sinkronisasi penanganan kemiskinan dan program lintas sektoral.
Sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar, akan ada focus group discussion (FGD) dengan SKPD lain yang terkait. FGD ini akan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng.
"Kita akan sinkronkan data dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan guna memenuhi target penurunan angka kemiskinan sebesar 1,4 persen dalam masa jabatan Gubernur Bali ini," katanya. (ed)
