Jokowi minta kader Partai NasDem jawab empat hal ini

Surabaya (Antaranews Bali) - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kader Partai NasDem dapat menjelaskan berbagai pertanyaan rakyat menjelang Pemilu 2019.
   
"Saya ingin menyampaikan isu-isu ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Sering sekali masyarakat banyak yang bingung ada isu-isu, adanya perang isu tapi kalau kita bisa menjelaskan secara baik dan benar dan bisa diterima masyarakat akan sangat gampang sekali kita masuk dan berkomunikasi dengan rakyat," kata Jokowi, di Surabaya, Minggu.
   
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara apel siaga pemenangan Partai NasDem Jawa Timur, di JX International Convention and Exhibition, Surabaya. 
   
"Pertama berkaitan dengan antek asing. Presiden Jokowi antek asing bener ndak? Ada (yang bicara begitu), ndak perlu saya sampaikan, jadi ada blok besar namanya Blok Mahakam yang dikelola Prancis dan Jepang sekarang 100 persen di Pertamina,  kedua blok besar Blok Rokan juga diserahkan 100 persen ke Pertamina, ada Freeport sudah head agreement bahwa kita akan mendapatkan 51,2 persen yang sblmnya 9,3 persen. Pertanyaannya adalah, antek asingnya di mana? Ini harus bisa dijelaskan oleh bapak ibu saudara sekalian," kata dia.
   
Isu kedua adalah mengenai ada lebih dari 10 juta tenaga kerja berkebangsaan China di Indonesia. Menurut Jokowi hal itu adalah berita bohong alias hoaks.
   
"Kita sampaikan bahwa 10 juta itu adalah tanda tangan kita dengan Tiongkok untuk turis. Turis bukan tenaga kerja asing karena ada 180 juta turis dari Tiongkok yang menjadi rebutan negara di seluruh dunia, kita tanda tangan komitmennya minimal 10 juta turis akan datang ke Indonesia," kata Jokowi.
   
Tenaga kerja dari China alias Tiongkok di Indonesia, menurut Jokowi berjumlah 24.000 orang, justru TKI yang di China ada 80.000.
   
"Artinya di sana antek Indonesia, jangan dibalik, ini harus dijawab dengan jelas. Jangan bohongi rakyat dengan data yang ngawur, itulah makanya kemarin saya bilang politikus sontoloyo yah yang seperti itu," kata Jokowi.
   
Isu ketiga terkait dengan isu bahwa dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia. Isu ini bukanlah isu baru, melainkan isu lama.

Jokowi kembali menegaskan ia lahir pada 1961 dan pada 1965 PKI sudah dibubarkan sehingga gambar yang menunjukkan pemimpin PKI pada 1955 yaitu DN Aidit berpidato dan ada juga gambar Jokowi adalah hoaks.
   
"Saya lahir saja belum, inilah yang saya smpaikan cara seperti ini politik sontoloyo," kata Jokowi.
   
Isu keempat terkait dengan kriminalisasi ulama.
   
"Ulamanya mana yang dikriminalisasi? Suruh sebutkan yang dikriminalisasi itu yang mana? Tiap hari saya bareng ulama,  tiap minggu saya ke pesantren, sekarang cawapres kita topnya ulama Indonesia, ketua MUI," kata Jokowi.
   
Isu keempat adalah soal konsesi dan reforma agraria.
   
"Memang baru yang kita bagikan kurang lebih 1,08 juta Hektare itu baik untuk tanah adat, kelompok usaha bersama dan individu yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikomandani Ibu Siti Nurbaya, yang merupakan kader Partai NasDem, jadi jangan hanya dipertanyakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat," kataJokowi.
   
Terkait isu di Jawa Timur, secara khusus Jokowi menyinggung peresmian Jembatan Suramadu menjadi jembatan non tol sehingga masyarakat tidak perlu membayar lagi untuk menggunakan jembatan tersebut.
   
"Tidak bayar, untuk apa? Pada 2015 ada banyak keluhan datang kepada saya baik dari tokoh agama, kyai, tokoh masyarakat, yang menyampaikan: Pak mohon agar sepeda motor digratiskan, langsung 2 minggu saya gratiskan," kata dia.

"Pada 2016 kembali lagi memberikan saran: Pak mobil, bus mahal mohon agar dipotong 50 persen dari Rp30.000 menjadi Rp15.000, lalu masih ada masukan lagi tahun ini mohon agar dibebaskan semuanya tidak bayar karena hitung-hitungan ekonomi yang kita lihat pemasukannya tidak memberikan banyak dampak ekonomi khususnya buat Madura," jelas Jokowi.
   
Hal itu, menurut Jokowi, bukan kalkulasi untung rugi, tapi untuk kesejahteraan rakyat agar tidak lagi terjadi kesenjangan ekonomi antara rakyat Jawa Timur yang tinggal di Pulau Madura dan yang tinggal di Pulau Jawa. (WDY)