Bangli, Bali, 24/9 (Antara) – Bupati Bangli I Made Gianyar memutuskan untuk menunda penerimaan 226 PNS tahun 2018 ke tahun 2019 asalkan usulan penundaan disetujui dan didukung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Muhadjir Effendy.
“Kami sudah kirim surat resmi ke Menpan RB untuk formasi penerimaan 226 CPNS tahun 2018 ditunda ke tahun 2019 dengan alasan tidak ada biaya seleksi. Biaya penerimaan CPNS itu sekitar Rp50 juta per orang terdiri dari biaya tes, prajabatan, sampai diklat. Untuk formasi 226 CPNS membutuhkan biaya sekitar Rp11,3 miliar,” kata Bupati Bangli, dalam jumpa pers, di Bangli, Senin.
Menurut dia, Pemkab Bangli akan menyiapkan dana seleksi CPNS tahun 2018 sekaligus tahun 2019 asalkan usulan penundaan itu disetujui oleh Menpan. “Jika Menpan tidak menyetujui maka peluang penerimaan 226 PNS di Bangli hilang,” tambah Made Gianyar.
Kemenpan RB memberikan Pemkab Bangli untuk merekrut 226 PNS tahun 2018, terdiri dari 134 tenaga pendidikan (guru), dan 92 tenaga kesehatan. Namun karena ketiadaan biaya proses pemilihan, Bupati mengajukan penundaan ke tahun 2019 ke Menpan RB. Bisa diterima tapi bisa juga ditolak. Sebenarnya, Pemkab Bangli telah mengusulkan penerimaan 1.560 CPNS untuk jadi PNS tapi Kemenpan RB hanya memberikan penerimaan 226 PNS tahun 2018 karena jumlah PNS yang pension sebesar itu juga.
Selain karena ketiadaan dana Pemkab Bangli untuk menyeleksi CPNS, Bupati juga mau mengusulkan ke Kemenpan agar peserta tes CPNS ini semuanya berasal dari tenaga pendidikan dan kesehatan yang sudah mengabdi di kabupaten Bangli. Tidak menerima calon PNS secara umum dan belum punya pengalaman kerja mengabdi di Bangli.
Berdasarkan pengalaman selama ini, banyak PNS yang menjadikan penerimaan CPNS di Bangli sebagai loncatan. “Setelah lulus, tes dengan biaya Pemkab Bangli, baru kerja sudah minta pindah ke kabupaten Badung, atau ke kota di Jawa, dengan berbagai alasan misalkan alasan keluarga, merawat orang tua sakit, bahkan hingga menangis,” katanya.
“Jika kami tolak, biasanya PNS itu malas kerja. Kinerjanya merosot. Jika permintaan pindah diterima kami yang rugi, sudah membiayai, kabupaten atau kota lain yang menikmati SDM nya,” tambah dia.
Belum lagi, ada guru yang sudah diterima sebagai PNS kemudian ditempatkan di daerah terpencil kemudian menolak bekerja. “Oleh karena itu, kami mempriotaskan tenaga guru dan kesehatan yang sudah bekerja bertahun tahun melayani masyarakat Bangli, termasuk yang sudah mengabdi bekerja di pedesaan terpencil dan miskin,” katanya.
Bupati Bangli juga akan mengajukan penerimaan PNS berorientasi NKRI dan Desentralisasi. “Gambarannya adalah, jika gubernur Bali merekrut PNS maka peserta tesnya dari Sembilan kabupaten di bawahnya. Jika Pemkab Bangi merekrut PNS maka pesertanya dari empat kecamatan dibawahnya ditambah dengan guru dan petugas kesehatan dari kecamatan yang dekat dengan kabupaten Bangli dan mereka sudah lama bekerja dan mengabdi di Bangli Cuma belum diangkat sebagai PNS,” usul dia.
Selama ini, penerimaan PNS di propinsi Bali dan kabupaten Bangli terbuka secara umum. Dari seluruh propinsi bisa ikut tes, tapi hanya sebagai batu loncatan. Setelah diterima, mereka minta pindah,” kata Made Gianyar yang akan menyampaikan gagasan itu ke Menpan RB.
