Mal pelayanan publik di Gianyar mulai dibangun

Bupati Gianyar I Made Mahayastra melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gianyar yang berlokasi di Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Provinsi Bali, Kamis, dengan biaya Rp70,2 miliar yang bersumber dari APBD Gianyar Tahun 2023.

"MPP Gianyar berbeda dengan MPP yang ada di daerah lain, yaitu MPP Gianyar akan menjadi kantor OPD pelayan publik bukan hanya sebagai perwakilan OPD bersangkutan, dimana hanya satu meja satu OPD (organisasi perangkat daerah)," kata I Made Mahayastra usai acara peletakan batu pertama MPP Gianyar di Gianyar, Kamis.

“Sementara di Gianyar kita menyatukan dinas atau OPD, dari kepala dinasnya, seluruh stafnya, seluruh pejabatnya, nanti berkantor di sini. Sehingga tidak ada alasan lagi menunggu keputusan kepala dinas, kepala bidang, karena semua sudah disiapkan lengkap di sini sampai pada pengambil keputusan terakhir yaitu kepala dinasnya,” tegas Bupati Mahayastra.

Empat organisasi perangkat daerah yang akan berkantor di MPP yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja.

Ia menambahkan tidak tertutup kemungkinan OPD lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan berkantor di MPP.

Baca juga: Wawali Denpasar sidak mal pelayanan publik pastikan layanan optimal

“Saya sudah survei, lantai bawah yang diperuntukkan parkir, masih bisa dipakai setengahnya untuk kantor OPD, kita lihat perkembangannya dulu, lihat situasinya dulu, karena kita sudah punya 2 kantong parkir di sekitar MPP ini,” ujar dia.

Mahayastra juga mengatakan bahwa selama lima tahun kepemimpinannya, pembangunan yang dilakukan semuanya pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baik dari sisi kesehatan dengan membangun rumah sakit, sisi peningkatan perekonomian dengan membangun pasar, dan pelayanan. Karena kata kunci dari pemerintahan adalah pelayanan. Pelayanan tidak akan maksimal kalau tidak punya kantor.

Bupati Gianyar menampik bahwa pembangunan kantor hanya untuk pegawai. "Kantor adalah salah satu cerminan pelayanan. Kantor adalah tempat yang dituju masyarakat untuk mendapatkan pelayanan," katanya.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar ditutup saat Galungan dan Kuningan

"Di kantor OPD, masyarakat bisa melihat pelayanan apa yang mereka butuhkan, ada petunjuk apa yang ingin mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sesuatu," tambah dia.

Dengan diresmikannya MPP nanti, jika semua pelayanan publik bisa dilakukan tepat waktu, efisien, bermutu, maka pembangunan MPP tersebut bisa disebut berdaya guna dan berhasil guna.

Proyek pembangunan gedung MPP tersebut dikerjakan oleh PT. Tunas Jaya Sanur sebagai kontraktor pelaksana, PT Mitra Tri Sakti sebagai konsultan perencana, dan PT Gaharu Sempana sebagai manajemen konstruksi.

Lama pengerjaan 210 hari dengan tanggal kontrak 25 Mei 2023, sehingga target penyelesaian pekerjaan adalah minggu ke-4 Desember 2023.

Nilai kontrak pembangunan kantor yang digadang-gadang untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tersebut mencapai Rp70,2 miliar yang bersumber dari APBD Gianyar Tahun 2023.

Dalam acara itu tampak hadir Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta dan Wabup Anak Agung Gde Mayun.