Jakarta (Antaranews Bali) - Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan target swasembada pangan yang pernah dicanangkan pemerintah masih dalam wacana, karena kebutuhan bahan makanan masih dipasok melalui impor.
"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi, bagaimana mau swasembada, kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor," kata Haryo dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Haryo menilai alasan pemerintah belum bisa melakukan swasembada dan masih melakukan impor untuk mengisi stok di pasar adalah karena tidak ada data produksi yang memadai maupun koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lainnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, Presiden bisa mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dan pencapaian swasembada, karena belum ada target yang dipenuhi.
Dalam hal ini, menurut Haryo, pemerintah bisa meniru Belanda dalam memenuhi kebutuhan pangan, karena dengan luas lahan yang terbatas, negara tersebut tidak melakukan impor komoditas makanan.
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menambahkan masih ada persoalan data beras yang tidak akurat sehingga harga beras merangkak naik hingga awal tahun 2018.
Menurut dia, pasokan beras yang mulai menipis seharusnya sudah bisa diprediksi, apalagi diketahui proyeksi stok Bulog tidak bisa mencukupi untuk menstabilkan harga.
"Kalau seharusnya data akurat, sebenarnya sejak Juli sudah bisa dideteksi, ini kurang atau lebih," kata Guru Besar Fakultas Pertanian IPB ini.
Dwi Andreas mengharapkan adanya teknik pengumpulan data yang lebih akurat dari Kementerian Pertanian dan tidak perlu melibatkan dana yang lebih besar, melalui koordinasi bersama BPS.
Selain itu, ia menyarankan Presiden untuk membentuk unit khusus intelijen data pangan yang bertujuan untuk mengumpulkan, meramu dan menyerahkan data, khusus hanya untuk Presiden. (WDY)
