Denpasar (Antaranews Bali) - Dinas Sosial Provinsi Bali mendorong optimalisasi layanan jaringan komunikasi elektronik atau internet untuk mendukung pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) menyeluruh di Pulau Dewata.
"Strategi ke depan internet harus merata," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jaringan komunikasi elektronik (internet) yang kurang optimal menjadi salah satu kendala tiga kabupaten di Bali yakni Buleleng, Bangli dan Badung dipastikan belum dapat merealisasikan BPNT tahun ini.
Meski belum bisa nontunai, namun penyaluran tetap dilakukan dengan cara konvensional untuk melayani penerima manfaat di tiga kabupaten itu.
Wenten mengaku BPNT di tiga daerah itu diharapkan dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2019 sudah semua kabupaten di Bali sudah bisa merealisasikan bantuan pangan secara nontunai.
Dia lebih lanjut mengungkapkan tiga kabupaten di Pulau Dewata yang belum bisa melayani BPNT itu yakni Buleleng dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 38.179 orang, Bangli (9.556) dan Badung (8.895).
Penyaluran tahap pertama BPNT di Bali, kata dia, diawali di Denpasar kemudian tahap kedua pada Februari-Juni di Tabanan, tahap ketiga pada Juli di Jembrana, Klungkung, Tabanan dan Denpasar dan tahap terakhir di Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan pada Agustus-Desember.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk BPNT beras sejahtera, lanjut dia, tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya yang mencapai 133.582 penerima manfaat dan untuk program keluarga harapan (PKH) di Bali mencapai 74.590 penerima atau bertambah 26.538 penerima.
Bantuan sosial PKH itu dapat dicairkan lewat bank atau agen menggunakan kartu layaknya ATM setelah ditransfer sebelumnya melalui rekening masing-masing penerima manfaat yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan, ibu hamil, lansia dan gizi anak.
Sedangkan BPNT yang sebelumnya dicairkan secara tunai kini secara bertahap dialihkan ke nontunai untuk pencairan bantuan pangan salah satunya beras.
Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) di Bali Tanjung Arum Pamungkas menambahkan untuk memastikan pencairan tepat waktu dan sasaran, Kementerian Sosial mengerahkan 223 pendamping untuk melakukan pemantauan sekaligus sosialisasi pemanfaatan bantuan yang sesuai.
Satu orang petugas, kata dia, mendampingi 250 hingga 300 orang KPM menyesuaikan dengan tofografi wilayah. (WDY)
