Mangupura (Antara Bali) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Badung, Bali, menginginkan kaum perempuan juga dilibatkan dalam kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Ketua Panwaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma dalam sosialisasi dengan ibu-ibu PKK se-Badung di Puspem, Mangupura, Jumat, menilai peran wanita sangat besar dalam memeriahkan pesta demokrasi yang akan berlangsung di Pulau Dewata.
"Para wanita perlu dilibatkan. Peran ibu-ibu PKK ini memiliki potensi berdasarkan hasil survei di Indonesia bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki," katanya.
Bentuk pengawasan yang paling sederhana dapat dilakukan kaum perempuan diantaranya mengingatkan anggota keluarga agar tak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti praktik "money politics" terutama menjelang Pilkada Bali pada 27 Juni 2018 dan Pilpres 2019.
Karena itu, dia mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi peran serta kaum wanita sebagai pengawas Pilkada dan Pilpres juga dilibatkan dan para wanita tidak hanya bertugas mengurus rumah tangga dan aktif kegiatan adat semata.
"Jangan sampai hak pilih ibu dibeli, sehingga tidak bisa memilih sesuai hati nurani. Pilihlah calon pemimpin yang mengakomodir kepentingan ibu-ibu. Seperti tagline, memilih pemimpin mulai," katanya.
Sementara itu, Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, I Wayan Widyardana Putra menambahkan, partisipasi aktif perempuan dalam pengawasan Pilkada dan Pilpres dapat berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).
"Semakin banyak yang mengawasi Pilkada dan Pilpres, maka saya yakin prosesnya berjalan baik. Ibu-ibu harus waspada adanya proses demoralisasi, seperti money politics," katanya.
Pihaknya mendorong ibu-ibu tidak takut memilih calonnya sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dan sesuai hak politiknya. "Jadi ibu-ibu juga bisa mengingatkan suaminya di rumah agar jangan terjerumus praktek negatif tadi," katanya. (WDY)