Jakarta (Antara Bali) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan di Banten, Kamis, meresmikan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 4.660 MW dengan nilai investasi keseluruhan 5,87 miliar dolar AS.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan bahwa pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga meninjau progres pembangunan terminal batubara berkapasitas 20 juta ton di Banten senilai 145 juta dolar AS.
"Kalau ditotal, keempat proyek ini bernilai 6,015 miliar dolar AS," katanya.
Menurut dia, peresmian ketiga PLTU tersebut terdiri atas peletakan batu pertama (groundbreaking) dua proyek yakni PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW dan PLTU 9&10 juga 2x1.000 MW, serta satu peresmian pengoperasian secara komersial (commercial on date/COD) PLTU IPP Banten 660 MW.
Ketiga proyek PLTU itu, lanjutnya, masuk program 35.000 MW.
"Sementara terminal batubara 20 juta ton akan memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara PLTU di wilayah Jawa bagian barat," ujarnya.
Dadan merinci proyek PLTU Jawa 7 bernilai investasi 1,88 miliar dolar dengan rencana COD untuk unit 1 pada April 2020 dan unit 2 pada Oktober 2020.
Harga jual listrik ke PT PLN (Persero) disepakati 4,21 sen dolar/kWh.
Proyek, yang menggunakan skema bisnis "build, own, operate, and transfer" (BOOT) selama 25 tahun itu berteknologi "ultra supercritical boiler" dengan bahan bakar batubara kalori rendah antara 4.000-4.600 kkal/kg "ash received".
"Jenis pembangkit ini dipilih karena memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan," jelas Dadan.
Selanjutnya, menurut dia, PLTU Jawa 9&10 dengan skema listrik swasta (IPP) dibangun disebelah PLTU Suralaya 1-8, Banten dengan nilai investasi tiga miliar dolar.
PLTU itu dibangun dengan skema penugasan PLN kepada anak perusahaan, PT Indonesia Power, sesuai Perpres No 19 Tahun 2017.
Proyek BOOT itu juga menggunakan teknologi "ultra supercritical".
"Diperkirakan COD PLTU 9&10 pada 2022 dengan kontrak 25 tahun dan biaya pokok produksi (BPP) 5,1 sen dolar/kWh," katanya.
Untuk PLTU Banten 660 MW, lanjut Dadan, merupakan proyek IPP dengan pengembang PT Lestari Banten Energi.
Proyek BOOT selama 25 tahun itu menggunakan teknologi "supercritical" dan telah berproduksi sejak Maret 2017.
"Harga jual ke PLN disepakati 5,99 sen dolar/kWh dengan investasi 990 juta dolar," ujarnya.
Terakhir, Dadan mengatakan, proyek terminal batubara, yang ditinjau Presiden Joko Widodo, dibangun anak perusahaan PLN, PT PLN Batubara, bersama Gama Corp.
"Lokasi terminal ini bersebelahan dengan PLTU Jawa 7 dan ditargetkan COD bersamaan dengan PLTU," katanya.
Terminal batubara itu, menurut dia, juga berfungsi sebagai stok darurat PLTU di luar Jawa bagian barat, menjaga keamanan pasokan batubara saat cuaca buruk karena penggunaan kapal (vessel), pengurangan biaya pembangunan terminal di masing-masing PLTU, dan efisiensi biaya transportasi batubara dari perubahan barge ke vessel.
"Terminal batubara ini memerlukan lahan sekitar 20 hektare dengan nilai investasi 145 juta dolar," ujarnya.
Dadan menambahkan proyek-proyek tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mengefisienkan biaya pembangkitan listrik, sehingga harga listrik lebih terjangkau masyarakat.
Untuk mempercepat proyek 35.000 MW, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, yang merupakan Perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
"Perpres ini memberikan jaminan kepada dunia usaha bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan lainnya," katanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, status program 35.000 MW hingga 15 September 2017 adalah tahap COD/komisioning 773 MW, konstruksi 15.266 MW, PPA belum konstruksi 10.255 MW, pengadaan 4.563 MW, dan tahap perencanaan 6.970 MW.
"Sampai 2019, diharapkan semua proyek 35.000 MW sudah terkontrak dan juga ada tambahan 17.000 MW dibandingkan akhir 2014," kata Dadan. (WDY)
