"Sebenarnya saya dilarang maju dalam pilkada ini oleh ketua umum, disuruh konsentrasi di pusat. Cuma dorongan dari kader di bawah terus mengalir. Saya sebagai politisi tentu selalu siap," ujarnya di sela-sela Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Sabtu.
Menurut mantan politikus Partai Demokrat tersebut ada konsekuensi yang harus dihadapi jika harus maju dalam pilkada yakni mundur dari anggota DPD-RI perwakilan Bali.
Selain itu, karena jumlah kursi yang dimiliki Hanura di Bali belum bisa mencalonkan kader sendiri sehingga harus membangun koalisi.
"Pihaknya juga sudah melakukan komukiasi dengan beberapa partai. Dengan Partai Golkar dan PDIP sudah beberapa kali ketemu untuk membahas pilkada semua masih cair," ujarnya.
Jika diberi kesempatan pihaknya siap berdampingan dengan siapa saja dan semua masih cair dengan catatan harus menyuarakan kepentingan masyarakat Balu yakni menolak reklamasi Teluk Benoa dan penataan APBD yang jelas untuk pembangunan Bali utara dan selatan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mendorong semua kader di daerah membangun koalisi merujuk pada koalisi di pusat.
"Kami hanya menyarankan, kalau tidak memungkinkan ya tidak masalah berkoalisi dengan partai lain," ujarnya. (WDY)
Menurut mantan politikus Partai Demokrat tersebut ada konsekuensi yang harus dihadapi jika harus maju dalam pilkada yakni mundur dari anggota DPD-RI perwakilan Bali.
Selain itu, karena jumlah kursi yang dimiliki Hanura di Bali belum bisa mencalonkan kader sendiri sehingga harus membangun koalisi.
"Pihaknya juga sudah melakukan komukiasi dengan beberapa partai. Dengan Partai Golkar dan PDIP sudah beberapa kali ketemu untuk membahas pilkada semua masih cair," ujarnya.
Jika diberi kesempatan pihaknya siap berdampingan dengan siapa saja dan semua masih cair dengan catatan harus menyuarakan kepentingan masyarakat Balu yakni menolak reklamasi Teluk Benoa dan penataan APBD yang jelas untuk pembangunan Bali utara dan selatan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mendorong semua kader di daerah membangun koalisi merujuk pada koalisi di pusat.
"Kami hanya menyarankan, kalau tidak memungkinkan ya tidak masalah berkoalisi dengan partai lain," ujarnya. (WDY)
