Denpasar (Antara Bali) - Di Kota Denpasar terdapat 4.000 badan usaha, namun 35 persennya belum mendaftarkan karyawan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dr. Kiki Christmar Marbun saat dikonfirmasi, di Denpasar, Jumat, menanggapi bahwa pihaknya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan program JKN tersebut sebagai langkah pendekatan.
"Oleh karena itu kami melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar memahami pentingnya program JKN tersebut dalam upaya melindungi kesehatan saat melakukan aktivitasnya. Sosialisasi JKN-KIS juga dilakukan bersama Pemkot Denpasar dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Denpasar pada Kamis (20/7).
Kiki Christmar mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar karena sangat mendukung program JKN-KIS ini, bahkan Himpi menyumbang untuk masyarakat yang kurang mampu. Donasi yang diberikan Hipmi Denpasar akan digunakan untuk membantu peserta dari kelompok ekonomi lemah dan masuk segmen mandiri yang menunggak iuran sambil menunggu proses dialihkan menjadi tanggungan Pemerintah Kota Denpasar.
Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara mengatakan badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya ke JKN-KIS perlu diajak dalam pertemuan untuk mendapat pemahaman.
"Dengan pertemuan ini maka kami akan mengetahui kendala mereka. Untuk mengatasi itu kunci yang paling utama adalah persamaan persepsi," ujarnya.
Lebih lanjut Rai Iswara mengatakan penggerak utama proses pembangunan ada tiga pilar, yakni kesehatan, pendidikan dan bidang sosial. Ketiga bidang ini saling berkaitan untuk mendukung bidang yang lain. Selain itu Pendukung yang paling utama kesuksesan pembangunan bangsa berada pada pemerintah, pengusaha dan lembaga sosial masyarakat.
"Ketiga faktor tersebut harus saling bantu dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat," katanya..
Rai Iswara berharap badan usaha dapat memperhatikan juga karyawannya dengan mendaftarkan sebagai peserta program JKN, karena kesehatan itu sangat penting. Mengingat penanganan JKN-KIS di Kota Denpasar sudah berjalan bagus.
Bahkan dari hasil penilaian tim akreditasi menyatakan fasilitas kesehatan Kota Denpasar sudah masuk nilai utama. Selain itu Puskesmas II Denpasar Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya sudah meraih penghargaan Paripurna. Artinya administrasi, kualitas dokter, sarana prasarananya lebih baik dibandingkan yang lain.
Rai Iswara menambahkan, meskipun sudah mendapatkan penghargaan, namun Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN Jaya Negara terus meminta agar tidak merasa puas memberikan pelayanan kepada masyarakat .
Dalam kesempatan itu, Rai Iswara memberikan apresiasi kepada Hipmi Kota Denpasar karena telah mendonasikan iuran bagi peserta JKN-KIS kepada warga kurang mampu.
Sementara itu, Ketua Hipmi Denpasar, Ari Setiya Wibawa mengatakan donasi ini merupakan salah satu dukungan wujud Hipmi untuk turut mendukung program pemerintah serta bentuk kepedulian terhadap peserta JKN-KIS yang kurang mampu di wilayah Kota Denpasar.
"Dukungan kami berupa donasi dalam upaya meringankan beban warga masyarakat yang kurang mampu dalam kepesertaan program JKN-KIS. Semoga ke depannya instansi atau perusahaan lain termotivasi kepeduliannya mengikuti jejak kami dalam membantu bidang sosial tersebut," katanya. (WDY)
35 Persen Badan Usaha Bali Belum Daftar JKN
Jumat, 21 Juli 2017 7:52 WIB